Dewas Beri Sanksi Teguran Tertulis untuk Direktur Labuski KPK di Kasus Pencurian Barang Bukti Emas 1,9 Kg
Foto : Albertina Ho, anggota Dewas KPK. (youtube kpk ri)

JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis kepada Plt Direktur Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto.

Albertina Ho, anggota Dewas KPK, menyampaikan Mungki Hadipatikto terbukti bersalah melanggar kode etik di dalam kasus pencurian 1,9 Kg emas oleh pegawai KPK bernama I Gede Ary Suryanthara.

"Berdasarkan pemeriksaan sidang bahwa kedua pelanggaran terbukti. Dan untuk itu kepada saudara terperiksa yaitu saudara Mungki dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis II dengan masa berlaku hukuman selama 6 bulan," katanya dalam konferensi pers, Jumat (23/7/021).

Menurutnya, Mungki terbukti bersala karena mengetahui ada aturan dugaan pelanggaran kode etik di KPK tapi tak melapor. Ini berarti melanggar pasal 4 ayat 1 huruf e.

Selain itu, Mungki juga melanggar padal 7 ayat 1 huruf, yaitu tak bekerja sesuai SOP KPK, yaitu nilai profesionalisme.

Dewas KPK juga telah memeriksa tiga saksi. Disebutkan pada 14 Januari, terperiksa ditelepon Karyoto, Deputi Penindakan dan Eksekusi, menanyakan tentang barang bukti berupa emas yang hilang.

“Saudara Karyoto selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi menelepon terperiksa karena sebelumnya ditelepon oleh saudara Tumpak H Panggabean selaku Ketua Dewas KPK yang pada pokoknya menyampaikan 'Kar, coba kau cek itu ada barang bukti emas yang hilang', saksi menjawab 'Mohon izin bapak, akan kami cek dahulu. Kami belum tahu karena kami belum menerima laporan'. Fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Karyoto, saksi Subroto dan terperiksa," ungkapnya.

Dewas KPK menilai selama tiga bulan Mungki tidak pernah melaporkan status barang bukti kepada Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Mungki juga disebut mengetahui pengambilan emas yang dilakukan I Gede Ary Suryanthara, hanya saja tidak melapor lantaran kaget dengan kejadian tersebut.

"Menimbang bahwa alasan terperiksa tidak melapor karena syok dan hanya berpikir bagaimana caranya mengembalikan barang bukti tersebut, menurut majelis adalah tidak beralasan karena bukan merupakan alasan untuk terperiksa melalaikan kewajibannya sesuai yang diatur dalam SOP," katanya. (*/yp)