JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terkait kasus suap izin budidaya dan izin ekspor benih lobster atau benur.

Permohonan banding Edhy Prabowo tersebut telah dilayangkan, Kamis (22/7/2021).

"Banding, kemarin," kata Soesilo Aribowo, kuasa hukum Edhy, dikonfirmasi wartawan, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, Edhy Prabowo mengajukan banding lantaran hukuman yang dijatuhkan lebih bisa diterima jika menggunakan Pasal 11 Undang-Undang Tipikor.

Hukuman dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan. (*/yp)