Dapat Surat Panggilan Polisi, Haris Tegas Menolak
Foto :

Jakarta, HanTer - Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama mengatakan, dirinya dengan tegas menolak surat panggilan klarifikasi dari Polda Sultra No. B/696/VII/2021/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021 tersebut karena dianggap tidak sah baik secara hukum acara serta terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan. Dia pun mengaku akan membawa persoalan ini ke ranah hukum melalui propam polri juga provost TNI atas ketidakprofesionalan anggotanya mengantarkan surat panggilan penyidik tanpa surat tugas.

"Saya akan membawa persoalan ini ke ranah hukum," ujar Haris dalam keterangan persnya yang diterima, Sabtu (24/7/2021).

Dia mengungkapkan, pada Jumat (23/72021) dirinya yang sedang berada di Kantor DPP KNPI Kuningan didatangi oleh seseorang yang mengaku berasal dari kesatuan TNI yang sedang diperbantukan tugas di Bandara Soekarno Hatta, dengan membawa surat panggilan klarifikasi dari Polda Sultra No. B/696/VII/2021/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Kompol Muhammad Fahroni selaku Kasubdit V Tipidsiber Polda Sultra atas dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam surat itu, orang yang melaporkan Haris adalah Sdr Yusmin.

Haris pun mengaku banyak kejanggalan dan keanehan dalam surat panggilan klarifikasi dari Polda Sultra No. B/696/VII/2021/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Juli 2021 tersebut antara lain surat tersebut diantar oleh oknum yang mengaku sebagai aparat TNI yang sedang bertugas di Bandara Soekarno Hatta, hal ini tidak benar oleh karena pasal 227 KUHAP mengatur penyampaian panggilan dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan orang yang dipanggil.

"Petugas yang menyampaikan panggilan harus langsung bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil. Jadi, harus bertemu secara in person dengan oknum yang dipanggil. Panggilan tidak dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain," ujar Haris.

Kemudian, lanjutnya, tanggal surat pengaduan / pelaporan tertulis tanggal 29 Juli 2021, sedangkan panggilan disampaikan melalui oknum kepada  Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama pada Jumat tanggal 23 Juli 2021. "Bagaimana mungkin tanggal pengaduan yang notabene masih minggu depan, namun sudah ada panggilan klarifikasi yang diantarkan pada tanggal hari ini, ini sama saja dengan panggilan goib atau mengada-ngada, dan tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara dimaksud dalam KUHAP," ungkapnya.

Selain itu, kata Haris, masih banyak kejanggalan-kejanggalan lain yang dirinya akan balik permasalahkan secara hukum.

Atas adanya kejanggalan tersebut maka Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama tegas akan melaporkan oknum TNI yang mengantarkan panggilan tersebut ke provost TNI atas pelanggaran melaksanakan tugas yang bukan tupoksinya serta mencampuri urusan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Polda Sultra. Selain itu terhadap penyidik Polda Sultra yang bersangkutan, Haris akan melaporkannya ke propam mabes polri atas pelanggaran mal administrasi dalam penanganan perkara pidana.