BNPB: Luas Kebakaran Hutan Periode Januari-Juni Meningkat 16,3 Persen
Foto : Peta karhutla

Jakarta, HanTer - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada Januari hingga Juni 2021 meningkat seluas 8.597 hektar atau 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2020.

"Luas Karhutla pada periode ini lebih tinggi dibandingkan luas Karhutla pada periode yang sama pada 2020,"  kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Harmensyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Berdasarkan Data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akumulasi sementara luas Karhutla 1 Januari hingga 30 Juni 2021 seluas 52.479 hektar.

Luas terbakar pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2021 didominasi terbakarnya lahan mineral, yaitu seluas 33.313 hektar, sedangkan sisanya berada di lahan gambut.

Lima wilayah tertinggi yang teridentifikasi adanya Karhutla pada lahan mineral yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 13.131 hektar, Nusa Tenggara Barat 5.762 hektar, Kalimantan Barat 3.174 hektar, Kepulauan Riau 1.490 hektar, dan Papua 1.428 hektar.

Sedangkan lima wilayah tertinggi Karhutla di lahan gambut berada di Kalimantan Barat seluas 11.570 hektar, Riau 6.156 hektar, Kalimantan Tengah 530 hektar, Aceh 304 hektar, dan Sumatera Utara 286 hektar.

Pada periode Juni 2021, KLHK mencatat rekapitulasi sementara luas Karhutla sejak 1 sampai 30 Juni 2021 seluas 17.661 hektar, dengan rincian Karhutla lahan mineral 17.375 hektar dan gambut 286 hektar.

Sebelumnya, dikutip Antara BNPB meminta BNPB untuk melakukan delapan langkah strategis untuk mencegah Karhutla. Di antaranya, BPBD diminta untuk melakukan pemantauan dan peninjauan lapangan bersama dinas-dinas terkait untuk mengantisipasi dan menangani terjadinya kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kedua, BPBD segera mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terkait ancaman kekeringan di daerah masing-masing, antara lain menyiapkan logistik dan peralatan seperti tangki air bersih, penyediaan pompa air di setiap kecamatan serta memprioritaskan pada wilayah yang terdampak kekeringan.

"Melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan memanfaatkan air limbah rumah tangga yang relatif bersih untuk dapat digunakan kembali," kata Harmensyah.

Ketiga, BPBD mengambil langkah-langkah penguatan kesiapsiagaan pemerintah serta masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Kesiapsiagaan dapat dilakukan melalui pemantauan melalui sistem peringatan dini terkait kebakaran hutan dan lahan yang telah ada, seperti Sipalaga, Hot-spot Lapan dan Sistem Peringatan Karhutla.

"Segera diperbaiki jika ada kelemahan atau kerusakan pada alat-alat tersebut," katanya.