Aparat Hukum Tidak Mampu Tangani Kasus Rp300 Miliar di Telkomsel
Foto : PT Telkomsel

Jakarta, HanTer - Buntut dari tidak mampunya aparat hukum di jajaran Polda Metro Jaya, dalam menangani kasus dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membuat berbagai pihak menyampaikan kritiknya.

Hasyim (37) aktivis anti korupsi mengatakan, seharusnya tunjukan jika memang ada sinergi dalam pemberantasan kasus korupsi.

"Kalau Polda Metro Jaya tidak mampu menangani kasus di PT Telkomsel, ya segera Bareskrim ambil alih atau Mabas Polri bidang tipikor," ujar Hasyim kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Dijelaskannya, juga sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah diminta untuk mengambil alih perkara dugaan korupsi pada penggunaan anggaran untuk peminjaman SIM card PT Telkomsel pada 2018 dengan nilai proyek mencapai Rp 300 miliar.

Desakan tersebut disampaikan Direktur Indonesia Development Monitoring (IDM), Fahmi dalam surat terbukanya yang diterima redaksi, Minggu (6/6).

Menurut Fahmi, pengambilalihan perkara tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang percaya terhadap kinerja KPK dan tak akan melindungi pelaku rasuah.

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, kata dia, yang menjadi salah satu fokus aparat adalah pengawalan dan pengamanan.

“Ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa penegakan hukum di Indonesia seperti dua mata pisau, kiri dan kanan. Mata pisau kanan memberantas kejahatan, mata pisau kiri menyalahgunakan kewenangan dalam menguntungkan diri sendiri,” kata Fahmi.

Dari informasi yang diperoleh IDM, kasus dugaan korupsi menyeret nama Direktur Utama PT Telkomsel, Setyanto Hantoro dan Dirut PT Telkom, Edi Witjara. Dugaan tindak pidana korupsi pada penggunaan anggaran untuk peminjaman SIM card PT Telkom pada 2018 lalu dengan nilai Rp 300 miliar.

"KPK harus segera mengambil alih dugaan tindak pidana korupsi di PT Telkomsel yang di mana nilai kerugiaan Rp 300 miliar. Kerugian negara di atas Rp 100 miliar wajib ditangani KPK," ulas Fahmi dalam surat terbukanya.

Saat ini, kasus tersebut sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Namun bila melihat potensi kerugian yang dialami negara, sudah sepatutnya KPK turun tangan.

"Kami sangat mendukung perkara tersebut diberikan kepada KPK. Apalagi KPK benar-benar fokus dalam membongkar kerugiaan negara," pungkasnya.