Pemerintah Jokowi Masih Terlalu Kuat Untuk Dijatuhkan
Foto :

Jakarta, HanTer - Bisakah pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dijatuhkan karena alasan Covid-19? Kalau menurut Menko Polhukam Mahfud MD pemerintahan Jokowi tak bisa dijatuhkan karena permasalahan pandemi Covid-19. Sementara pengamat politik Jerry Massie berpendapat, saat ini Jokowi masih terlalu kuat untuk dijatuhkan.

“Saat ini Jokowi masih terlalu kuat untuk dijatuhkan. Apalagi hampir semua parlemen kecuali PKS dan Demokrat mendukung pemerintahannya. Saya setuju dengan pernyataan Mahfud MD yang mengatakan pemerintahan Jokowi tak bisa dijatuhkan karena permasalahan pandemi Covid-19. Beda kalau oposisi menguasai parlemen itu baru bisa diimpeach," ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa (27/7/2021).

Namun, sambung Jerry, jika kondisi politik di Indonesia sudah genting,  MPR/DPR juga akan sulit mengimpeach Jokowi. Hal itu terjadi lantaran Ketua DPR Puan Maharani dari PDIP dan juga Ketua MPR Bambang Soesatyo dari Partai Golkar masih koalisi dengan pemerintah. 

Oleh karena itu, jatanya,  untuk mengimpeach Jokowi agak berat. :Memang ada desakan sidang istimewa MPR, tapi saya nilai peluangnya juga kecil," paparnya.

"Memang kalau mundur maka akan sulit bagi Jokowi karena kata 'Mundur' tak ada dalam kamus kepemimpinan di Indonesia," jelasnya.

Jerry mengungkapkan, Gus Dur pernah dilengserkan, Soeharto dimundurkan dan hal itu bukan makar. Jadi memang dalam UUD 1945 ada hal-hal yang  membuat dilakukan impeach contoh kasus korupsi dan sebagainya. Bahkan Presiden Amerika saja Bill Clinton diimpeach dan juga Andrew Jhonson di abad VIII pernah lengser.

"Yang saat ini ditakuti jika economic crisis melanda Indonesia maka akan muncul people power. Hal ini banyak terjadi di mana-mana yang mana Presiden bisa dilengserkan. Kalau untuk DPR dan MPR akan sulit lantaran mereka satu koalisi. Kecuali pecah kongsi maka berdampak buruk," paparnya.

Tidak Mungkin

Sementara itu, pengamat politik yang juga aktivis mahasiswa 77/78, S Indro Tjahyono mengatakan, m emang kalau secara sosiologis dan politik tidak mungkin pemerintah dijatuhkan. Secara sosiologis masyarakat sudah jengah dengan cara-cara ekstra konstitusional dalam mengganti pemerintah. 

“Karena mau diganti dengan cara apa saja, selalu akan ada kekurangan dari pemerintah. Dampak dari perubahan melalui kerusuhan selalu menyisakan trauma dan dendam politik yang tidak berkesudahan,” papar Indro kepada Harian Terbit, Selasa (27/7/2021).

Secara politik pun, lanjut aktivis lingkungan ini,  tidak memungkinkan, karena dukungan dari parlemen atau kekuatan legislatif kepada pemerintah sangat kuat. Apalagi setelah Prabowo Subianto atau Gerindra sudah menjadi partai pendukung. Parpol lain sebenarnya hanya ingin memperkuat diri menyongsong 2024 ketika mereka menjadi partai oposisi. 

Menurutnya, juga tidak ada faktor obyektif yang bisa membuat pemerintah di bawah kepemimpin Jokowi jatuh, baik dari aspek kinerja maupun ekonomi. Oleh karena itu mereka akhirnya minta Jokowi mundur dengan legowo atau dengan bahasa mereka Jokowi melempar handuk.  

“Ini jelas menunjukkan rasa putus asa, setelah TNI dan Polri tetap loyal pada pemerintah. Dan harapan kabinet bubar karena sejumlah menteri mengundurkan diri juga tidak terjadi. Mungkin yang bisa dilakukan adalah memainkan hukum dan habis-habisan bertempur di medsos,” ungkap Indro.

Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa dijatuhkan karena permasalahan pandemi Covid-19. Mahfud mengklaim tak ada pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah.

"Pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Insyaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (27/7/2021).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj juga mengaku setuju dengan pernyataan Mahfud. Said menyebut saat ini mulai muncul gerakan politik yang targetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi.

"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu, keberlangsungan pemerintahan Pak Jokowi dan Menteri-menterinya," ujarnya.

Said menyebut kelompok tersebut sebenarnya sadar untuk melengserkan Jokowi tak mudah karena sistem pemerintahan Indonesia presidensial bukan parlementer. Ia menduga pihak-pihak tersebut sengaja mengganggu agar program-program pemerintah gagal.

"Sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer, tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," katanya.

Said menambahkan kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 yang sempat menerpa salah satu menteri Jokowi beberapa waktu lalu harus diakui berdampak terhadap kepercayaan rakyat yang tergerus.

"Yang sebenarnya pemerintah harus peduli bagaimana meringankan beban masyarakat yang sedang terpapar Covid, malah bansos dikorupsi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin sempat menyatakan ada sejumlah pihak yang memanfaatkan isu pandemi virus corona sebagai alat untuk membangun ketidakpercayaan atau distrust terhadap pemerintah.

"Isu Covid, isu kesulitan ekonomi ini oleh pihak-pihak tertentu dijadikan upaya untuk mendistrust, memberikan ketidakpercayaan kepada pemerintah," kata Ma'ruf.