33 Kasus Penimbunan Obat Covid-19 dan Oksigen, Polri Tetapkan 37 Orang Sebagai Tersangka 
Foto : Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Jakarta, HanTer - Polri menangani 33 kasus terkait penimbunan obat terapi untuk pasien COVID-19, tabung oksigen palsu dan penjualan obat terapi pasien COVID-19 di atas harga eceran tertinggi (HET). Dari puluhan kasus itu, Polri menetapkan 37 orang sebagai tersangka.

"Polri telah menangani 33 kasus yang berkaitan dengan penimbunan obat, oksigen, dan juga menjual daripada obat-obatan di luar dari ketentuan, di atas harga eceran tertinggi. Yang tentunya ini merupakan suatu tindak pidana," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers virtual, Rabu (28/7/2021).

Pengungkapan puluhan kasus ini, dilakukan oleh tim gabungan dari Bareskrim Polri serta polda jajaran. Rusdi menyampaikan Polri juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Ditjen Bea Cukai.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Helmy Santika memaparkan, 37 tersangka melakukan beragam tindak pidana yang berbeda. Antara lain menimbun obat terapi untuk pasien COVID-19, serta mengubah fungsi tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) menjadi tabung oksigen.

"Ini apa saja? Ada yang jual di atas HET, kemudian ada yang timbun atau simpan, dengan tujuan tertentu, kemudian ada yang edarkan tanpa izin edar. Dan membuat tabung apar untuk diubah jadi tabung oksigen," terang Helmy.

Helmy menyebut, total ada 365.875 tablet obat terapi untuk pasien COVID-19, 62 vial obat terapi COVID-19 dan 48 tabung oksigen yang disita polisi dari 37 tersangka. Dalam mengungkap puluhan kasus ini, kepolisian juga melakukan strategi penyelidikan undercover buy.

"Kalau kita lihat jumlah barang bukti, total barang bukti yang kita amankan kalau itu obat kita hitung jumlah butirnya ada 365.876 tablet obat terapi COVID-19 dari berbagai macam jenis. Kemudian 62 vial obat terapi COVID-19 dari berbagai jenis, kemudian 48 tabung oksigen," ulasnya.

"Kita sudah tetapkan ada total keseluruhan 19 tersangka dari Bareskrim. Yang perannya masing-masing adalah mereka jual, kemudian berbagai macam cara ada yang melalui online, langsung. Kita juga lakukan penyamaran untuk bisa dapat atau beli obat tersebut. Kita urut ke atas. Sampai dengan di nana obat tersebut atau barang tersebut disimpan," sambungnya.

Brigjen Helmy menyatakan, obat-obat COVID-19 yang ditimbun itu bakal diedarkan ke masyarakat. Helmy menjelaskan, obat itu akan dijual sesuai HET.

"Terhadap barang bukti ini nanti kami akan melakukan diskresi kepolisian, restorative justice di mana kita juga harus memberi manfaat. Sehingga kita akan lakukan penyisihan barang bukti, kita koordinasi dengan Kejaksaan, Kemenkes, BPOM, termasuk dengan gabungan pengusaha besar farmasi," ungkap Helmy.

"Kita akan dorong ke masyarakat dan tentunya dijual sesuai HET," lanjut dia.

Helmy menuturkan, keuntungan dari hasil penjualan obat-obatan itu akan diserahkan ke pemilik barang.

"Keuntungan untuk pemilik barang. Tapi perkara jalan terus," ucap Helmy.

Adapun Helmy menjelaskan, penjualan obat yang ditimbun para pelaku merupakan bentuk diskresi. Helmy berharap obat sitaan yang dijual kembali dari pelaku bermanfaat di tengah kelangkaan obat.

"Terhadap barang bukti ini, kita juga harus bisa beri kemanfaatan hukum. Kemanfaatan bagi masyarakat bahwa situasinya masih terjadi kelangkaan obat di pasaran. Sehingga kita akan lakukan diskresi," katanya.

Atas perbuatannya itu, para pelaku yang menjual obat COVID-19 di atas HET dikenakan Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Jo Pasal 10 UU 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Mereka terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

"Kemudian terhadap UU Perlindungan Konsumen tadi maksimal 5 tahun dan maksimal 2 tahun. Ini terhadap yang menjual di atas HET," tambah Helmy.

Sementara itu, para tersangka yang mengubah tabung APAR menjadi tabung oksigen dikenakan Pasal 106 UU No 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan. Kemudian Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan, dan Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No 8 tentang Perlindungan Konsumen. Mereka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun.