Pengamat: Anggaran Besar, Tapi Indonesia Juara Dunia Covid-19
Foto : Ilustrasi aktivitas warga saat pandemi COVID-19 (ist)

Jakarta, HanTer--Sejumlah tokoh dan pengamat menyoroti alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang besar sejak tahun lalu, namun dampaknya kurang maksimal. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk PC-PEN sebesar Rp 695,2 triliun. Dari alokasi tersebut, realisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp 575,8 triliun.

Sementara itu, pemerintah baru-baru ini mengalokasikan anggaran PEN naik menjadi Rp 744,75 triliun dari mulanya Rp 699,43 triliun. Keputusan pemerintah menaikkan alokasi anggaran itu adalah lantaran adanya lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini. 

Dipantau di laman covid19.go.id, Minggu (1/8/2021), kasus terkonfirmasi Covid-19 di Tanah Air tercatat bertambah 37.284 kasus menjadi 3.409.658 kasus. 

Sementara itu kasus aktif berkurang 3.896 menjadi 545.447 kasus. Kasus sembuh tercatat bertambah 39.372 menjadi 2.770.092 kasus. Sementara itu, kasus meninggal bertambah 1.808 kasus menjadi 94.119 kasus.

"Saya melihat pembiayaan PEN dan penanganan Covid-19 ini besar ya. Sekarang hasilnya Covid-nya juara dunia, pertumbuhan ekonomi masih sangat rendah," kata Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini dalam diskusi daring, Minggu (1/8/2021).

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu mengatakan dampak anggaran tersebut kepada ekonomi juga masih sangat rendah. "Karena hanya sekadar ekspansi. Dalam keadaan krisis tetap digenjot habis-habisan utang. Itu jadi perburuan rente luar biasa besar. Itu problem yang kita hadapi dalam pengambilan keputusan," ujarnya.

Lockdown

Menurut Didik, dengan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial yang sangat banyak, seharusnya pemerintah tidak perlu khawatir melakukan lockdown untuk mengendalikan pandemi. Namun, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan tersebut tidak bisa dilakukan. Akibatnya, penanganan Covid-19 pun dinilai terbengkalai dan tertinggal dibanding negara lain.

"Ini kegagalan dalam kebijakan penanganan pandemi. Jadi orang sakit disuruh lari. Harusnya itu sakitnya beresin dulu baru suruh lari," ujarnya.

Plin-Plan

Terpisah, kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, sejumlah hal menjadi pemicu hingga Indonesia menjadi terburuk di dunia dalam mengatasi kasus Covid-19. Pertama Pemerintah Jokowi plin-plan mengambil keputusan bahkan kebijakan yang ada tanpa ada kajian yang komprehensif.

Contohnya PPKM Darurat dan PPKM Level 1-4. Ini tak ada dalam UU Kesehatan Kekarantinaan No 8 Tahun 2016 yang ada hanyalah Karantina di Rumah Sakit, di Rumah, PSBB dan Lockdown. Tapi ini tanpa ada PERPPU ataupun revisi Undang-undang. Tapi menurut pemerintah ini mengacu pada Peraturan Mendagri.

Lebih parah lagi anggaran Rp1000 triliun lebih tapi hasilnya terburuk di dunia. Coba saja anggaran Rp167 triliun untuk kesehatan, ADD Rp70 triliun dan Sisa Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar 234,7 triliun digunakan dengan baik maka tak akan separah ini. 

Dalam dua minggu belakangan ini, pasien yang meninggal terus bertambah yaitu mencapai 1.000 kasus setiap harinya bahkan lebih. Bahkan pada 27 juli 2021 kematian mencapai 2.069 kasus dalam satu hari. Kelemahan selanjutnya, faktor pemesanan vaksin tak serentak tapi dilakukan secara bertahap. 

Menurutnya, target pemerintah untuk vaksinasi massal tak tercapai. Sebelumnya pemerintah menargetkan total sasaran 208.265.720 orang, tapi saat ini baru menyentuh 21,47 persen dari sasaran vaksinasi yang menerima suntikan dosis pertama.

Sedangkan suntikan dosis kedua, sambung Jerry, baru berada di angka 8,7 persen, ini jauh dari target herd immunity yang berada di angka 70 persen. Padahal pandemi sudah terjadi setahun lebih di Indonesia, sangat disayangkan setengah dari target saja belum tercapai, ditambah kini stok vaksin menipis, bahkan diprediksi bakal habis kurang dari sebulan.

Padahal kalau diikuti saran konstruktif dari para pakar, peneliti sampai pengamat pada Febuari dan Maret 2020 sudah diingatkan agar Indonesia di lockdown tapi pemerintah berdalih soal ekonomi. Lebih disayangkan ada sejumlah daerah yang ingin memberlakukan lockdown tapi ditolak pemerintah pusat. Seperti Papua berencana lockdown tapi tak dapat izin.

“Sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan ke publik pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh,” jelasnya.

Jerry pun mempertanyakan, kenapa Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina bisa lockdown. Indonesia tak mampu. Lebih mengerikan lagi ujarnya, awalnya terjadi pemaksaan vaksin dan pengancaman bak preman. Regulasi yang dikeluarkan, kalau tak divaksin maka tak bisa mengurus administrasi di kantor. Tapi akhirnya terbantahkan oleh pernyataan Kemendagri.

"Pandemi Corona di Indonesia ucapnya sudah 1 tahun 4 bulan, kalau tak ada cara yang tepat menghentikan laju penyebarannya barangkali kita akan jadi negara terakhir dalam menangani Covid-19. Lebih dari faktor paling krusial kenapa angka Covid-19 kita tertinggi di dunia yakni kedisiplinan kita kurang dan kebingungan publik dengan puluhan kebijakan.

Sedang Berjuang

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi mengatakan, tidak ada jurus jitu untuk menangani Covid-19. Saat ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia juga sedang berjuang menangani pandemi.

"Kita tahu tidak ada jurus yang jitu untuk menangani Covid-19, semua negara sebenarnya sedang berupaya keras keluar dari situasi ini," kata Nadia, dikutip dari tayangan Youtube tvOne, Sabtu (31/7/2021).

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes ini menyebut dua negara lain, seperti Inggris dan Australia pun masih berkutat menangani pandemi, meski tingkat kepatuhan warganya relatif tinggi

Nadia mengatakan, hal terpenting yang tengah diupayakan pemerintah adalah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Saat ini pemerintah akan lebih mengupayakan terhadap pencegahan agar lonjakan kasus tidak kembali terjadi.

Diketahui, media asing, Bloomberg melaporkan skor ketahanan Indonesia terhadap Covid-19 berada di peringkat paling akhir. Artinya, Indonesia disebut sebagai negara yang paling buruk dalam menangani Covid-19 di dunia. Dalam laporan Bloomberg pada Selasa (27/7/2021), Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 53 negara di dunia.

Menurut Bloomberg, beberapa indikatornya adalah soal angka kematian akibat Covid-19 yang tinggi. Tercatat, lebih dari 1.300 orang meninggal setiap harinya. Sekaligus, rendahnya vaksinasi di Indonesia yaitu 11,9 persen dari total penduduk.