Situs Setkab Diretas, Kinerja BSSN dan Kominfo Dipertanyakan
Foto : Ilustrasi (ist)

Website atau laman situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) mengalami peretasan, Sabtu (31/7/2021). Alih-alih menampilkan informasi terkini dari lembaga negara, laman setkab.go.id itu justru menampilkan foto seorang demonstran yang tengah memegang Bendera Merah Putih di tengah kepungan gas air mata. 

Demonstran yang terfoto adalah Lutfi Alfiandi, ‘pembawa bendera’ saat aksi menolak RKUHP di Gedung DPR, Jakarta, pada 2019 silam. Selain menampilkan foto Lutfi, peretas juga menuliskan narasi bahwa kekacauan tengah terjadi dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia merujuk pada kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan mengharuskan warga tinggal di rumah. 

‘Kekacauan Dimana Mana, Indonesia Sedang Tidak Baik Baik Saja. Rakyat Harus Dirumah Tanpa Ada Dispensasi dan Kompensasi Apapun Yang Membuat Rakyat Indonesia Merasa Stress Dan Depresi. Penguasa Menikmati Dunia nya Sendiri Dengan Gaji Yang Mengalir Tiap Hari. Dimana Keadilan Di Negara Ini?’ demikian kutipan pesan itu.

Kini tampilan yang dipasang ‘hacker’ tidak terlihat lagi karena situs web telah di-takedown. Meski demikian, pencarian di Google terlihat situs Setkab masih diretas oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya sebagai ‘Zyy Ft Lutfifake’.

Sentilan Roy 

Praktisi telematika, KRMT Roy Suryo ikut mengomentari aksi peretasan situs pemerintah. Dirinya mempertanyakan peran aktif Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi (Kominfo) untuk mencegah serta meminimalisir aksi peretasan.

“Sekalilagi, setelah kasus Bocornya Data BPJS-Kes & BRI-life kemarin, kinerja Instansi-intstansi terkait pantas dipertanyakan. Kominfo & BSSN harus segera bertindak,” tulis Roy Suryo melalui akun Twitternya @KRMTRoySuryo2, yang dilihat Harian Terbit, Minggu (1/8/2021).

Menurut Roy, kinerja instansi-instansi terkait patut dipertanyakan. Sebab, belum lama ini data 2 juta nasabah Asuransi BRI Life diduga bocor dan diperjualbelikan di internet. Bahkan, pengusutan kasus dugaan kebocoran data 279 juta data Warga Negara Indonesia (WNI) di database Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga tak kunjung ada kejelasannya

"Sekalilagi, setelah kasus Bocornya Data BPJS-Kes & BRI-life kemarin, kinerja Instansi2 terkait pantas dipertanyakan," kicau mantan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat ini.

Menurut Roy, situs Setkab adalah etalase pemerintahan. Jikalau bisa dibobol dengan mudahnya tentu akan menimbulkan kerugian yang tak sedikit, termasuk citra institusi negara.

Keamanan Berlapis

Menurut praktisi keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menyampaikan banyaknya situs milik pemerintah yang tidak terlindungi. Beberapa situs milik pemerintahaan di antaranya, bahkan tidak memperbarui protokol SSL atau Secure Socket Layer.

“Iya, relatif lebih mudah diretas, karena pembuatnya pasti kurang sadar tentang pengamanan informasi. Hal ini juga yang membuat situs milik pemerintah sering menjadi target serangan oleh para peretas yang sedang latihan atau mencari nama (script kiddies),” kata Pratama.