KPK: Menghalangi Pencarian Masiku Penjara 12 Tahun
Foto :

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan buronan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku. Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diatur ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

"Jika ada pihak yang diduga sengaja menyembunyikan buronan, kami ingatkan dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Senin (2/8/2021).

Pasal itu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Ali enggan menyampaikan informasi perihal lokasi-lokasi yang sudah disisir tim penyidik dalam upaya menangkap Harun. Hanya saja, ia memastikan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan pengusutan kasus yang menjerat mantan calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Terlambat

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, bisa saja Masiku masih hidup tapi paling tepat secara hukum memang menerbitkan red notice. Karena memang meninggalnya Masiku belum bisa dipastikan. Sebelumnya Boyamin menyakini Masiku telah meninggal dunia meninggal dunia dengan berbagai analisa yang dimilikinya. 

"Karena meninggalnya tidak dapat dipastikan maka harus dianggap hidup sampai umur dua tahun. Tapi juga selama belum diketahui meninggal maka selama dua tahun juga tetap dianggap hidup," ujar Boyamin kepada Harian Terbit, Senin (2/8/2021).

Boyamin menuturkan, red notice terhadap Masiku yang dikeluarkan NCB tetap diperlukan secara hukum. Sehingga berikutnya bisa saja misalnya, Masiku nanti muncul tiba-tiba muncul di Malaysia. Namun Boyamin menilai dikeluarkan red notice terhadap Masiku adalah terlambat. Harusnya ketika Masiku hendak ditangkap pada 8 Januari 2020 di sekitar komplek PTIK, maka esok paginya sudah keluar red notice. 

"Kalau sekarang sudah sangat terlambat. Apalagi informasi dari penyidik KPK yang tidak lolos TWK mengatakan Masiku sempat masuk Indonesia. Jadi mestinya kalau red notice itu sudah ada sejak awal bisa menangkap Masiku di bandara. Tapi karena tidak ada red notice jadi tidak bisa ditangkap," paparnya.