Pedagang dan Pembeli Tolak Vaksin Jadi Syarat Aktivitas Jual Beli
Foto : Ilustrasi aktivitas di pasar tradisional

Jakarta, HanTer - Sejumlah pedagang dan pembeli di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta kompak menolak rencana menerapkan sertifikat vaksin menjadi syarat melakukan mobilitas atau aktivitas jual beli. Mereka menilai sertifikat vaksin sebagai syarat melakukan kegiatan di pasar bisa menghambat pendapatan atau laba.

"Ya saya enggak setuju ada sertifikat vaksin sebagai syarat jual beli di pasar," ujar Sukarjo (43), pedagang peralatan pompa air di Pasar Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat kepada Harian Terbit, Rabu (4/8/2021).

Sukarjo mengaku setuju adanya vaksin untuk menghambat penyebaran Covid-19. Namun vaksin tersebut jangan dijadikan syarat untuk setiap orang melakukan aktivitas. Karena untuk saat ini saja masih banyak orang yang enggan divaksin dengan berbagai alasan atau karena memiliki riwayat penyakit. Sehingga ketika ada orang yang belum divaksin dilarang untuk melakukan jual - beli maka akan sangat merugikan.

"Kalau sertifikasi vaksin jadi syarat aktivitas bisa mengurangi pendapatan saya yang belakangan ini saja sudah menurun," ujar Sukarjo yang sudah divaksin tersebut.

Sementara itu, Evin (35) mengungkapkan terserah saja pemerintah menerapkan aturan sertifikasi vaksin untuk pedagang dan pembeli. Apalagi saat ini ia mengaku sudah divaksin sehingga dijadikan kemana mana sudah boleh. Yang terpenting ia bisa keluar kerja dan bisa menghasilkan uang untuk keluarga. "Saya mau hidup normal seperti sebelum ada Covid-19," ujarnya.

Namun demikian, Evin yang berjualan kelontong ini mengaku keberatan terkait syarat vaksinasi bagi pembeli. Ia menilai syarat vaksin hanya akan memberatkan, sebab tak semua orang bisa mendapat akses disuntik vaksin Covid-19. Oleh sebab itu, ia mengaku tak setuju syarat tersebut. Menurutnya vaksinasi mestinya hanya diperuntukkan bagi warga yang bersedia.

"Enggak semua orang terjangkau, kan kita lihat keadaan juga. Kondisi tubuh kita juga. Kalau diberlakukan ini semua orang enggak bisa ke pasar. Yang mau aja," ujarnya.

Pengunjung lain, Ali (62), menilai syarat vaksinasi untuk masuk pasar tradisional terlalu aneh dan sulit diterapkan. Menurutnya pemberlakuan syarat vaksin mestinya hanya menjadi kewenangan di tingkat RT/RW. "Memperlambat. Ya harusnya kan udah di lingkungan RT aja," tandasnya.

Memberatkan

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Perantau Minang Chaniago, Dedi Hartono Chaniago mengatakan, aturan sertifikasi vaksin sebagai syarat mobilitas pedagang dan pembeli di pasar tradisional tentu sangat memberatkan. Untuk pedagang mungkin bisa diberlakukan aturan tersebut tapi untuk pembeli tentu tidak bisa. Karena berbeda dengan mal, pasar tradisional memiliki banyak celah dan pintu untuk pembeli masuk.

"Selain itu biasanya bagi pembeli tidak akan mungkin ke pasar kalau tidak sehat," ujar Dedi kepada Harian Terbit, Rabu (4/8/2021).

Dedi menegaskan, syarat sertifikasi vaksin sangat memberatkan dan merugikan baik untuk pedagang maupun pembeli. Apalagi pelaksanaan vaksin juga masih menjadi masalah bagi orang - orang tidak bisa divaksin dengan alasan memiliki penyakit bawaan. Sehingga ada pihak - pihak yang tidak menerima vaksin. Oleh karena itu apakah orang yang tidak divaksin tersebut tidak diperkenankan ke pasar. 

"Orang yang sembuh dari Covid juga apakah juga harus menunggu 3 bulan untuk boleh ke pasar?. Jadi saya menolak adanya sertifikasi vaksin untuk aktivitas orang," paparnya.

Berdasarkan aturan pemerintah, bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan Syarat tempat usaha mereka diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat dan jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat.

"Harapan kami apabila kebijakan PPKM terus dilanjutkan, untuk para pedagang kaki lima khususnya yang biasa buka lapak dagangan di sore hari dapat diberikan kebijakan khusus untuk penambahan waktu usaha agar usaha para pedagang kaki lima yang merupakan penggerak ekonomi masyarakat bawah ini dapat berjalan secara optimal," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui mulai memberlakukan syarat vaksin bagi masyarakat yang melakukan mobilitas di sejumlah sektor termasuk pasar tradisional. Aturan tersebut diberlakukan seiring perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di DKI Jakarta.