Ekonomi Pancasila: Menghapuskan Kesenjangan Sosial dalam Masyarakat Indonesia
Foto : Webinar dengan tema TalkSeries #5 “Sistem Ekonomi Pancasila: Dalam Perwujudan Jati Diri Nasional yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan (Pekerjaan Rumah Bersama yang Harus Segera Diselesaikan dan Dibumikan Pasca Covid 19) Sebuah Refleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka), diserukan bahwa negara harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakatnya, lewat sistem ekonomi berbasis Pancasila, Senin (30/8/2021). 

Jakarta, HanTer – Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) mengadakan webinar dengan tema TalkSeries #5 “Sistem Ekonomi Pancasila: Dalam Perwujudan Jati Diri Nasional yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan (Pekerjaan Rumah Bersama yang Harus Segera Diselesaikan dan Dibumikan Pasca Covid 19) Sebuah Refleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka), diserukan bahwa negara harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakatnya, lewat sistem ekonomi berbasis Pancasila, Senin (30/8/2021). 

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Emil Salim, tokoh ekonomi Indonesia, yang menyampaikan keynote speech, dengan narasumber-narasumber, antara lain Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Ahmad Erani Yustika (Guru Besar Universitas Brawijaya), Gunawan Sumodiningrat (Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Didin S. Damanhuri (Guru besar Institut Pertanian Bogor), Kurtubi (Pengamat dan Pakar Energi), Andy Arslan Djunaid (Ketua Umum Kospin Jasa), dan Arqom Kuswanjono, dengan moderator Tomtom Makmur. 

Acara dibuka dengan keynote speech dari Emil Salim, yang menyampaikan tugas pokok pemerintah negara. 
“Tugas-tugas tersebut adalah negara memiliki prinsip untuk melindungi, untuk kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan penduduk, menjaga ketertiban dunia, dan berpegang teguh kepada keadilan sosial,” jelasnya. 

Emil melanjutkan bahwa lima pokok diatas adalah justifikasi adanya negara, dan di Indonesia, hal itu dituangkan benar-benar dalam Pancasila. 
Dia juga mengajak para peserta webinar untuk menelaah relevansi lima pokok tersebut dengan keadaan Indonesia pada saat ini. 

“Ketuhanan tetap penting, karena dengan kemajuan teknologi, manusia digantikan oleh teknologi, robot, artificial intelligence; terjadi sebuah dehumanisasi. Dengan asas ketuhanan, (nilai) mencegah dehumanisasi, dengan mengembangkan nilai ketuhanan dan nilai agama,” lanjutnya. 

Berkaitan dengan keadilan sosial, Emil menyatakan bahwa terdapat ketimpangan yang sangat jelas terjadi di Indonesia. 

“Terbukti yang mempunyai harta mengalami laju pertumbuhan yang paling cepat, masyarakat yang tinggal di kota adalah yang memiliki kapital. Kekayaan mereka terkumpul dari bank, kepemilikan aset, sehingga pemilik bank pemegang kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal ini menunjukkan pertumbuhan Indonesia tidak menjurus ke keadilan sosial,” tegasnya. 

Emil pun menegaskan bahwa perkembangan sumber daya manusia, siapapun dan dimanapun berada, harus merata, sehingga kekuatan kapital tidak hanya dipegang oleh masyarakat yang memiliki kekuatan, tetapi merata ke seluruh masyarakat Indonesia, mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. 

Ahmad Erani Yustika melanjutkan bahwa alokasi sumber daya ekonomi, dan desain regulasi, dan pilihan menjalankan ekonomi, yang menuntun pada tujuan akhir, yaitu keadilan dan kesejahteraan. 

“Banyak contoh dan kebijakan demi membuat sistem ekonomi sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diketahui setiap pasal, dikonversi dan aturan main seperti apa, sehingga semua nilai dan aplikasi di lapangan tidak semakin menjauh,” jelasnya. 

Benny Susetyo, yang akrab dipanggil dengan nama Romo Benny, menyampaikan bahwa aktualisasi nilai Pancasila harus dilakukan dalam kehidupan publik dan elit politik menjadi kunci dari aktualisasi ini. 

“Persoalan kenapa ekonomi Pancasila tidak pernah dijadikan kebijakan, karena orientasi elit politik belum kepada amanat pasal 33 UUD 1945. Bagaimana kebijakan didukung oleh elit politik, seperti regulasi, undang-undang, dan pendidikan, jika mental elit politik masih mental transaksional?” ujarnya. 

Tegas Romo Benny, BPIP mendorong ekonomi Pancasila menjadi acuan kebijakan publik, yaitu cara berpikir, bertindak, bernalar, dan beregulasi. 

Romo Benny menyampaikan bahwa koperasi harus dikembangkan secara professional, agar ekonomi Pancasila benar terwujud dalam kehidupan ekonomi Indonesia dan menjadi soko guru ekonomi Indonesia. 

“Kesimpulan kami adalah perlu adanya politic will dari pengambil keputusan. Itu saja intinya, intinya di politik. Jika politik tidak mampu mempengaruhi, tidak akan terjadi perubahan,” tutupnya.