APBGATI Dorong RUU Penghapusan  Kekerasan Seksual Segera Disahkan Jadi UU
Foto :

Jakarta, HanTer - Aliansi Pekerja Buruh Garmen Alas Kaki dan Tekstil Indonesia (APBGATI) mendesak agar rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, segera diundangkan menjadi Undang-Undang (UU). Alasannya, para pekerja dan buruh pekerja didominasi kaum perempuan dan kerap mengalami kekerasan seksual.

Presidium APBGATI, Ary Joko Sulistyo, menjelaskan, korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan sampai dengan pemulihan kondisi, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga menurutnya, RUU PKS secara umum lebih melindungi pekerja perempuan dibandingkan dengan aturan yang ada dalam KUHP.

Ia menerangkan, serikat buruh selama ini beruoaya melindungi pekerja perempuan dengan aktif mengasosiasikan perjanjian kerja bersama (PKB) yang berisi pasal-pasal yang melindungi pekerja perempuan ditempat kerja.

"Tetapi negosiasi PKB akan berjalan sulit bila tidak ada payung hukum nasional tentang hal ini dalam bentuk undang-undang penghapusan kekerasan seksual," ungkapnya saat konferensi pers APBGATI di Kantor Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Jalan Cipinang Muara, Jakarta Timur, Rabu (1/9/2021).

Ary melihat, kondisi dan kasus kekerasan seksual di pabrik garmen yang menimpa pekerja perempuan semakin banyak. Bahkan menurutnya sudah sampai tahap memprihatinkan dan masuk dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari banyaknya hasil riset yang menyoroti hal tersebut.

"Ini hanya fenomena gunung es, masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. Perlu perlindungan semua pihak dari mulai pencegahan, pengawasan, penanganan kasus, dan pemulihan bagi korban dengan pendekatan yang sensitif gender," ungkapnya.

Pihaknya menyatakan terdapat beberapa poin penting agar menjadi perhatian DPR dan Pemerintah. Antara lain;

1). Pemerintah dan DPR segera dapat menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang

2). RUU PKS secara umum substansinya serupa dengan C ILO190 sehingga sangat perlu ratifikasi C ILO 190 untuk melindungi pekerja perempuan dari kekerasan seksual ditempat kerja secara lebih luas

3). RUU PKS perlu mendorong mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat perusahaan dengan :

- Mendorong perusahaan untuk membuat PKB yang memuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, dengan salah satunya kekerasan seksual di tempat kerja

- Mendorong perusahaan mempunyai mekanisme penanganan kekrasan berbasis gender dengan melibatkan serikat yang ada di perusahaan tersebut yang berhubungan/berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu yang di amanatkan dalam RUU ini

- DPR dan Pemerintah melakukan pembahasan RUU ini secara partisipatif dan inklusif

Secara tegas, Ary mengatakan bahwasanya pihaknya mendukung DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU PKS. RUU tersebut, kata dia, sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan terhadap keselamatan para pekerja khususnya perempuan dari kekerasan seksual di tempat kerja.

"Agar tidak terjadi 'bom waktu' terjadinya pelanggaran maka kami mendorong DPR dan pemerintah mengesahkan RUU PKS sebagai payung hukum perlindungan bagi pekerja," ujarnya.


Kepastian Hukum

Salah satu anggota badan pekerja APBGATI, Benny Rusly, menambahkan, RUU PKS diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pekerja sebagai bentuk proteksi sehingga bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir terjadi tindak kekerasan seksual di tempat kerja. 

Dia berharap RUU PKS selain memberikan kepastian hukum, diharapkan memberikan sanksi pidana yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kekerasan seksual.

"Kami berharap RUU ini juga memberikan pembinaan dan pendampingan bagi para korban kekerasan seksual sehingga diharapkan pemerintah menyiapkan tempat rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental korban," ujarnya.