Usir Semua Kapal Perang Asing Dari Natuna, Prabowo dan Luhut Harus Protes
Foto : Ilustrasi TNI AL saat melakukan penangkapan kapal asing di Perairan Indonesia

Jakarta, HanTer - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, Kapal Perang China memasuki perairan Laut Utara Natuna dan tindakan pelanggaran kedaulatan Indonesia. Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat tentu tindakan kapal perang China itu seharusnya dikecam. Indonesia seharusnya memanggil Duta Besar China untuk menyampaikan protes keras.

"Namun anak negeri sangat kecewa dengan diamnya petinggi negara terhadap kapal perang China yang memasuki perairan Indonesia. Menhan Prabowo Subianto dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang seharusnya lantang menyatakan protes, namun hingga saat ini masih membisu," ujar Jamiluddin kepada Harian Terbit, Minggu (19/9/2021).

Jamiluddin menegaskan, diamnya pemimpin negeri tentu sangat mengecewakan. Indonesia seolah tak berdaya terhadap China. Padahal sebagai bangsa besar, tentu anak negeri tak dapat menerima diamnya para pejabat. Nasionalisme dan belah negara yang selalu ditanamkan terhadap anak bangsa terkesan tidak tercermin pada pemimpin negeri.

"Kalau Indonesia mendiamkan tindakan China tersebut, sama saja pemimpin negeri sudah merendahkan martabat bangsa dan negara. Indonesia di mata negara lain tidak lagi disegani, dan China berpeluang akan melakukan lebih jauh lagi di perairan Indonesia," tegasnya.

Sebelum hal itu terjadi, sambung Jamiluddin, Prabowo dan Luhut harus segera menyampaikan nota protes keras terhadap China. Prabowo dan Luhut harus tegas meminta China tidak lagi memasuki teritorial Indonesia. Nota protes keras itu harus diiringi pemanggilan duta besar China di Jakarta. Bahkan bila perlu mengusir atase militer China.

"Tindakan tegas semacam itu diperlukan agar China dan negara lain tidak lagi seenaknya memasuki perairan Indonesia. China dan negara lain akan melihat Indonesia sebagai negara yang tak bisa diperlakukan seenaknya. Marwah inilah yang harusnya dijaga oleh setiap pemimpin negeri ini," tegasnya.

Wilayah ZEE

Pengamat maritim dari National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang diam saja terkait adanya kapal perang China di sekitar Laut Utara Natuna karena kedua pejabat tersebut faham. Karena Laut Utara Natuna merupakan wilayah internasional atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"ZEE itu bukan wilayah kita, itu milik internasional," tegas Siswanto Rusdi kepada Harian Terbit, Minggu (19/9/2021).

Menurut Rusdi, para pihak yang mempertanyakan adanya kapal perang China di Laut Utara Natuna juga harusnya fair. Bahwa di wilayah internasional itu ada juga kapal perang dari berbagai negara. Di antaranya Amerika Serikat, Perancis dan negara lain yang juga membawa peralatan perang. Harusnya mereka juga mengkritisi kapal perang dari Amerika Serikat, Prancis, Thailand, Vietnam dan negara lainnya.

"Jangan ketika ada kapal perang China dikritisi tapi giliran ada kapal perang dari negara lain tidak mengkritisinya," jelasnya.

Oleh karena itu Rusdi mengaku prihatin adanya pihak-pihak yang tidak faham wilayah internasional berkomentar seakan-akan wilayah internasional adalah milik Indonesia. Padahal dalam hukum kelautan internasional Zona Ekonomi Eksklusif tidak masuk wilayah negara manapun. Sehingga karena wilayah internasional maka kawasan itu bebas dilewati oleh berbagai kapal negara lain, termasuk militer dan lainnya.

Sikap Tegas

Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto mengatakan Pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh pihak China di Laut Utara Natuna. Ia mengingatkan kepada pemerintah agar jangan meremehkan hal tersebut karena bisa menyebabkan wibawa Republik Indonesia (RI) jatuh di mata internasional.

Oleh sebabnya, dia pun mendesak kepada pemerintah, khususnya Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut agar segera bertindak dan tidak berdiam diri menghadapi pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. Terlebih, selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal China mengganggu kegiatan penambangan migas dan aktivitas nelayan di kawasan tersebut.

“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi, pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” kata Mulyanto.  

“Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu,” sambungnya.