Anies Diperiksa, KPK Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan `Pesanan`, Harus Bekerja Profesional dan Transparan
Foto :

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk memberikan klarifikasi seputar dugaan kasus korupsi pembelian lahan di wilayah Munjul, Cipayung, Jakarta Pusat oleh Perumda Sarana Jaya pada 2019 lalu. 

Terkait hal itu, berbagai kalangan meyakini bahwasanya pihak KPK akan transparan, dan profesional dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

"Saya yakin KPK akan profesional. Tentunya KPK tidak boleh bekerja berdasarkan orderan atau pesanan dari pihak manapun," ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino dalam keterangannya kepada Harian Terbit di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Wibi menyampaikan, kedatangan Anies untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah itu sebagai saksi dalam kasus yang sedang ditangani KPK, adalah bukti Anies taat pada hukum.

"Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi yang pasti, kehadiran Pak Anies ke KPK adalah bukti dirinya taat hukum, dan menghormati penegak hukum," kata politisi muda ini.

Peraih gelar Magister Hukum UGM ini sekaligus berharap agar kasus ini dapat diungkap tuntas oleh KPK, dan memastikan seluruh yang terlibat mendapatkan hukuman.

Lima Jam

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).

Anies datang dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mantan Mendikbud itu dimintai keterangan untuk eks Direktur Utama PT Perumda Pembangunan Jaya Yoory Corneles, yang kini berstatus tersagka kasus suap pengadaaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Adapun Anies diperiksa sejak pukul 10.06WIB sampai pukul 15.16WIB. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam itu, Anies menyebut dirinya ditanya tim penyidik KPK seputar program pengadaan rumah.

"Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," ucap Anies di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).

Kepada tim penyidik KPK, Anies mengaku sudah menjelaskan dengan rinci apa yang dia tahu. Dia berharap keterangannya membantu KPK menguak dugaan rasuah dalam kasus tersebut. "Saya berharap penjelasan yang tadi disampaikan bisa bermanfaatkan bagi KPK untuk menegakan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi," tuturnya.

Apresiasi

Disisi lain, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta memuji sikap Anies yang datang memenuhi panggilan KPK. "Kami apresiasi ketaatan dipanggil KPK. Beliau menghadiri itukan suatu bentuk ketaatan agar bisa diklarifikasi terhadap persoalan yang beliau hadapi kan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Tidak hanya Anies, Gembong juga mengapresiasi koleganya Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi yang juga datang memenuhi panggilan KPK. Keduanya, diperiksa terkait dugaan korupsi pembelian lahan Munjul.

Menurut Gembong, kedua sosok itu cukup penting dalam proses pembelian lahan di Munjul. Sebagai Gubernur, Anies di Pemprov DKI sebagai pengambil kebijakan terhadap program yang dikeluarkan, sedangkan Prasetio sebagai Ketua Dewan memberikan persetujuan untuk mengalirkan penyertaan modal daerah (PMD) kepada Sarana Jaya.

"Saya kira mungkin seperti itu, tapi ini kan sekali lagi yang mengetahui persis persoalannya adalah KPK. Tetapi bahwa beliau berdua itu diminta keterangan ya pasti ada keterkaitan," ujar Gembong.

"Pertama soal alokasi anggaran, tentunya ketua dewan kan tahu karena menyetujui terhadap alokasi anggaran yang diberikan kepada Sarana Jaya sebagai PMD. Kalau Pak Gubernur terkait dengan kebijakan terhadap pemberian PMD kepada Sarana Jaya," tambah Gembong.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, yaitu Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles; Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Selain itu, ada juga korporasi PT Adonara Propertindo dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga pembelian lahan di Munjul telah melanggar aturan karena dilakukan tanpa kajian, bahkan diduga terjadi permainan harga hingga mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp152,5 miliar.