Polda Metro Bakal Panggil Luhut Terkait Laporan ke Haris Azhar
Foto : Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus

Jakarta, HanTer - Penyidik Polda Metro Jaya bakal memanggil Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Panggilan itu dalam rangka klarifikasi atas laporannya terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida.

"Iya tentu akan (dipanggil untuk) diklarifikasi," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (23/9/2021).

Mengenai jadwal pemeriksaan tersebut, Yusri masih enggan menerangkannya lebih lanjut.

Kemarin, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya, atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan itu diterima penyidik dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.

"Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kami ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan," jelas Luhut di Polda Metro Jaya kemarin.

Luhut menyebut, Haris Azhar dan Fatia Maulida telah mencemarkan nama baiknya, bahkan memberikan dampak buruk kepada nama baik keluarganya.

 Selain melaporkan tindak pidana, Luhut juga mengajukan gugatan perdata kepada keduanya sebesar Rp 100 miliar.

Laporan dibuat setelah Luhut merasa tak puas, atas jawaban Haris dan Fadia dalam dua kali somasi.

Dugaan tindak pidana disebut terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulida, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Fatia menyebutkan bahwa, ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Haris Azhar mengucapkan, data-data soal Luhut perihal dugaan tambang di Papua, bukan hal baru. 

"Laporannya sudah dipublikasikan di website Jatam, KontraS, Walhi, dan lain-lain. Laporan mereka ada sumber datanya," tambah Haris, Minggu (29/9/2021).