Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Keterlibatan ASN Dalam Radikalisme 
Foto : Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng Drs KH Muhyiddin MAg didampingi Ketua MUI KH Hanief Ismail Lc dan Prof Dr H Abu Rokhmad MAg. Foto: Suara Merdeka

Semarang, HanTer - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng merekomendasi pemerintah agar lebih tegas dalam menangani Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat radikalisme dan terorisme di Indonesia.

‘’Persoalan radikalisme dan terorisme masih menjadi isu utama di Indonesia. Labeling pendidikan Islam radikal tidak cukup untuk menjustifikasi radikalisme. Saat ini justru pegawai di lembaga-lembaga pemerintah (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didapati sudah menjadi bagian kegiatan radikalisme,’’ kata Sekretaris MUI Jateng Ir KH Hammad Maksum AlHafidz yang membacakan Rekomendasi Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jateng, di Hotel Pandanaran Semarang, Minggu (26/9/2021).

Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg menjelaskan, Mukerda yang berlangsung selama dua hari tersebut dibuka Ketua Umum Dr KH Ahmad Daraodji MSi.

‘’Peserta yang lain mengikuti secara virtual atau daring,’’ kata Muhyiddin.

Mukerda menghadirkan dua narasumber yaitu Ketua Dewan Pertimbangan MUI Drs H Ali Mufiz MPA, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Prof Dr H Achmad Gunaryo M.Soc Sc, Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng Imam Masykur dan Sekretaris Umum MUI Jateng Drs KH Muhyiddin MAg. Peserta selain menyampaikan rekomendasi Mukerda juga menyusun program kerja selama satu tahun.

Dalam rekomendasinya, Gus Hammad yang juga Ketua Yayasan Masjid Agung Semarang (MAS) Kauman Semarang menyampaikan prihatin karena beberapa oknum TNI dan Polri disinyalir juga terlibat di dalam jaringan radikalisme.

"Di sisi lain ada hasil survei di beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah, saat ini mahasiswa melakukan input data yang pro pada khilafah Islamiyah cukup tinggi. Karena itu pencegahan di tingkat SLTA harus dilakukan lebih dini," ujarnya.

"MUI mendorong pemerintah melakukan pembinaan, pendampingan, bahkan bisa bertindak lebih tegas terutama pada kalangan ASN, TNI, dan Polri yang terlibat radikalisme, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tetapi masih menjadi tanggungan negara,’’ tambahnya.

Pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan secara serius dan berupaya sungguh-sungguh untuk mengerem gerakan radikalisme.

Untuk mendukung langkah itu, kegiatan dakwah pada lembaga pemerintah dan BUMN disarankan mendapatkan rekomendasi MUI bagi pendakwahnya.