Telusuri Jual Beli Jabatan di Probolinggo, 4 Kepala Desa Diperiksa
Foto : Penetapan tersangka kasus jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. (instagram official.kpk)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus jual beli jabatan di lingkungan Kabupaten Probolinggo. Lima pejabat Kepala Desa (Kades) diperiksa, Senin (27/9/2021). 

Sebelumnya, KPK menetapkan status tersangka kepada Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, anggota DPR yang juga suami Puput, Hasan Amiruddin, serta 20 orang lainnya dalam kasus jual beli jabatan. 

"Hari ini pemeriksaan saksi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021 untuk tersangka Bupati nonaktif Probolinggo PTS," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. 

Ia menyebut kelima Pj kades yang diperiksa adalah Sri Sukarsih sebagai Pj Kades Jambangan di Kecamatan Besuk, Hendrik Wiyoko yang merupakan Pj Kades Pakel di Kecamatan Sukapura, Mohamad Yunus yang menjadi Pj Kades Kedungsupit di Kecamatan Wonomerto. 

Lalu Sutik Mediantoro yang menjabat Pj Kades Sebaung di Kecamatan Gending, dan Yono Wiyanto yang menjabat Pj Kades Sukodadi di Kecamatan Paiton. 

Selain pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Kota Probolinggo itu, penyidik juga melakukan hal lain. 

Didapat info, tim juga menggeledah sejumlah kantor organisasi perangkat daerah di antaranya Kantor Dinas Sosial dan Kantor Dinas Perhubungan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Penggeledahan juga dilakukan pada sejumlah mobil milik kepala dinas, bahkan beberapa telepon genggam milik staf di salah satu OPD disita untuk pemeriksaan lebih lanjut.

KPK telah memeriksa beberapa kantor dinas di Kabupaten Probolinggo mulai dari Dinas PUPR, Perkim, Sekretariat Pemkab Probolinggo dan DPMPTSP, kemudian seperti rumah dinas Bupati nonaktif PTS, rumah anak Hasan Aminuddin, dan Kantor Kecamatan Krejengan. (*/yp)