KLHK, ESDM, DPR, Bupati, IPW hingga DPRD Tegas terhadap BDL, Bagaimana dengan Kapolda Sulut?
Foto : Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Kasus penembakan warga Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut) saat protes penambangan emas tanpa izin beberapa waktu lalu mendapat atensi luas di daerah maupun nasional.

Komisi III, Komisi IV, Komisi VI DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meminta dengan tegas agar PT Bulawan Daya Lestari (BDL) menghentikan penambangan emasnya.

Kini Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut mendapat tuntutan agar mengusut tuntas kasus tersebut. Aliansi Masyarakat Adat Desa Toruakat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolmong menyampaikan pernyataan sikapnya kepada DPRD Sulut terkait insiden bentrok di perkebunan Bolingongot. Akibat bentrokan tersebut menyebabkan satu warga meninggal dunia karena ditembak oleh orang preman yang diduga penjaga BDL.

Saat itu ada enam aspirasi yang disampaikan oleh para tetua adat Desa Toruakat yang dibacakan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Amabom), Mulyadi Mokodompit. Dia menyampaikan, Masyarakat Adat Toruakat mengutuk keras konflik horizontal yang diciptakan oleh pemilik BDL yang menewaskan anak adat.

"Mendesak Polda Sulut menegakan hukum secara adil atas kejadian yang dilakukan oleh pemilik BDL sekaligus mendesak Kapolda menjelaskan kepada Masyarakat Adat di Toruakat khusus dan Bolaang Mongondow pada umumnya," ujar Mulyadi pada poin 2 pada pernyataan sikapnya tersebut, Senin (4/10/2021) lalu.

"Mendesak Komnas HAM dan Ombusman RI untuk turun melakukan investigasi atas kejadian ini," sambungnya.

Mereka mendesak DPRD Sulut melakukan investigasi ke lapangan untuk melihat kejadian ini secara objektif.

"Mendesak Komnas HAM membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap semua kejadian yang terjadi di tanah Adat Masyarkat Desa Toruakat," tutup Mulyadi.

Diketahui, enam aspirasi terkait penembakan warga Desa Toruakat yang terjadi pada 27 September 2021 lalu itu langsung kepada Wakil Ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay, Wakil Ketua Komisi I, H.V Kaawoan dan Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk.

Menanggapi hal ini, DPRD Sulut meminta kepolisian secepatnya menyelidiki insiden tersebut. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik susulan yang bisa terjadi kapan saja.

"Kepolisian harus berdiri di tengah dan mengusut tuntas perkara ini. Jangan lagi ada muncul kalimat 'back up'. Harus dituntaskan semua dengan benar," kata Sekretaris Komisi IV, Jems Tuuk.

Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolda Sulut Inspektur Jenderal Nana Sudjana mengusut tuntas kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang warga setempat tewas di area penambangan BDL.

“Kapolda harus menurunkan tim investigasi (untuk mengusut) apakah ada kesalahan prosedur penggunaan senjata di lapangan, apakah terjadi satu tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (4/10/2021).

Ia lantas menyinggung soal prosedur pengamanan kepolisian dalam insiden bentrok di lapangan. Menurut Sugeng, polisi harus menggunakan pendekatan persuasif, lalu mengamankan yang ketat.

“Kalaupun penggunaaan peluru tajam, ada standar penggunaan senjata. Apabila ada serangan yang berpotensi menghilangkan nyawa, itu harus dilumpuhkan,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta Kapolda Sulut memeriksa komando lapangan yang bertugas mengamankan saat terjadi bentrok tersebut. Menurut Sugeng,  pemeriksaan itu harus dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyalahgunaan prosedur penggunaan senjata.

“Karena (terjadi) kehilangan nyawa, maka harus meminta pertanggungjawaban komando lapangan untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya disampaikan ke publik,” katanya.

Berkaitan dengan itu, setelah KLHK mengeluarkan surat larangan operasi terhadap BDL karena tidak memiliki izin, Kementerian ESDM juga telah mengeluarkan surat penghentian kegiatan pertambangan. Namun setelah dikeluarkannya surat tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Sulut melaporkan masih ada aktivitas penambangan.

"Setelah KLHK tegaskan agar BDL hentikan penambangan emas ilegal yang beroperasi tanpa izin, terakhir Kementerian ESDM juga mengeluarkan perintah agar BDL hentikan operasinya, apalagi pekan lalu terjadi insiden kerusuhan yang menyebabkan satu orang warga Toruakat tewas karena ditembak preman yang diduga penjaga perusahaan emas itu," ujar Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jefri Massie, Rabu (6/10/2021).

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada aparat  yang berwenang karena BDL yang dikuasai oleh Yance Tanesia dan Jimmy Inkiriwang itu telah melanggar hukum dan merugikan negara serta mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

Sampai hari ini BDL tidak pernah menyerahkan dokumen perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Bolmong. Sehingga kami tidak bisa melihat secara detail posisi tambang itu berada di lokasi yang mana. Sebab lokasi tambang berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lolayan dan Kecamatan Dumoga tepatnya di perkebunan Bolingongot.

Menurut Bupati Yasti Soeperdjo Mokoagow saat memimpin rapat koordinasi lewat Video converence (Vidcon), Jumat (1/10/2021) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat dan Sangadi.

Hadir pula Ketua DPRD Welty Komaling, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bolmong Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Nova Surentu, Komandan Distrik Militer (Dandim) 1303/BM Letnan Kolonel Infanteri Raja Gunung Nasution, Kepala Kekaksaan Negeri Kotamobagu.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bolmong telah mendapat surat dari KLHK bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. BDL telah berakhir sejak Juni 2019, tetapi terus melakukan aktifitas pertambangan hingga saat ini.

“Saya sebagai bupati meminta kepada aparat keamanan, diantaranya Polres Bolmong dan Polres Kotamobagu juga meminta bantuan Dandim 1303/BM untuk sama-sama bertindak tegas ditutup secara sementara tambang BDL ini,” ujarnya.

Setelahnya pada Senin (4/10/2021), Kementerian ESDM telah menerbitkan surat dengan nomor: B-4314/MB.07/DBT/2021 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT BDL Jalan Raya AKD Nomor 100, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong.

Dalam surat yang diterbitkan sesuai dengan hasil evaluasi Kementerian ESDM itu menerangkan BDL belum memiliki kepala teknik tambang yang merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.

"BDL belum memiliki persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB) tahun 2021, rencana reklamasi, rencana pasca tambang dan dokumen lingkungan hidup," tulis surat itu.

Selain itu, disebutkan BDL belum menempatkan jaminan reklamasi dan Jaminan pasca tambang. Kemudian, kegiatan pertambangan dari BDL berada di wilayah kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT), dan belum memiliki IPPKH.

"Berdasarkan angka 1 dan angka 4 diatas diperintahkan kepada BDL untuk segera menghentikan kegiatan pertambangan sampai dengan dipenuhinya kelengkapan sebagai mana tersebut diatas," jelasnya.

Dikonfirmasi kepada Koordinator Inspektur Tambang Kementerian ESDM Penempatan Provinsi Sulut Rendy Wajong membenarkan surat perihal Penghentian Kegiatan Pertambangan tersebut.