Pengamat: NIK Jadi NPWP Jangan Menyusahkan Rakyat 
Foto :

Jakarta, HanTer - Kebijakan pemerintah yang akan menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai sebagai pemerasan uang rakyat sebanyak-banyaknya.

“Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur NIK jadi NPWP itu mencerminkan Pemerintah hanya berpikir bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya walaupun sudah diluar kepatutan dengan memeras uang rakyat sebanyak banyaknya,” kata Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin kepada Harian Terbit, Kamis (7/10/2021).

Menurutnya, jika kita pakai patokan kebijakan pemerintah sekarang usia anak-anak sudah memiliki NIK yang mereka semuanya belum produktif masih sekolah tapi harus bikin laporan pajak apanya yang akan dilaporkan.

Gus Amin menuturkan, dari Dokumen Dirjen pajak dengan pajak yang sekarang belum NIK saja pada tahun 2020, jumlah wajib pajak (WP) yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP.  Apalagi dengan sistem NIK maka mereka yang tidak melaporkan pajak dengan merasa kesulitan mengisi form pajak yang njlimet dan mungkin merasakan penghasilannya yang kurang atau pas-pasan.

"Di UU HPP Ini jika barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, dan jasa pelayanan sosial masuk dalam daftar barang atau jasa kena pajak (BJKP). Meski saat ini pemerintah mengenakan tarif nol persen, namun dengan menjadi BJKP, barang dan jasa tersebut suatu ketika bisa dikenakan pajak,. Ini membuat sektor pendidikan dan kesehatan rakyat makin mahal menyusahkan kalangan menengah ke bawah," tandasnya.

Selain itu, sambung Gus Amin, adanya program pengampunan pajak secara sukarela disebut juga sebagai tax amnesty jilid II. Ini makin memanjakan kelompok kaya raya. Sementara rakyat kecil dicekik pajak sembako dan pendidikan makin mahal. Oleh karena itu UU HPP itu jelas merugikan bangsa Indonesia, karena kebutuhan minuman tertentu yang biasa dikonsumsi rakyat bawah justru dikenai pajak. 

Sementara perusahaan yang mengeruk sumberdaya alam yang harusnya dikenai pajak tinggi malah dibebaskan hanya dihitung pajak pribadi. ini jelas dzalim dan tidak adil. Kenaikan PPN jadi 12% dari 10% jelas mendorong inflasi yang tinggi dan memukul daya beli rakyat dan merusak perekonomian nasional.

Sedangkan para petinggi pemerintahan Jokowi seperti Luhut Panjaitan yang diketahui para aktivis Anti Korupsi, aktivis demokrasi sebagai Kaki tangan utama Jokowi justru terlibat banyak skandal besar penghindaran pajak tercantum di Panama paper dan Pandora paper.  Secara umum UU HPP itu bertentangan dengan semangat pembukaan UUD 45 yang berbunyi Negara Indonesia hadir untuk memajukan kesejahteraan umum bukan untuk kesejahteraan pejabat saja.

"Ini juga bertentangan dengan asas perpajakan yang di sebutkan teoritis perpajakan WJ Langen yakni: Asas daya pikul, besarnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan," tegasnya.

Gagal Anggaran

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengatakan, Pemerintah akan menjadikan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan upaya dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menggenjot pajak. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah mengatasi gagal anggaran.

"Tapi ya tak akan ada artinya (NIK sebagai NPWP), selama Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, karena prestasi pajaknya nihil," ujar Salamuddin Daeng kepada Harian Terbit, Kamis (7/10/2021).

Apalagi, sambung Salamuddin, saat ini ada Pandora Papers, skandal penghindaran pajak terbesar, paling dahsyat dalam sejarah manusia yang
melibatkan uang 11 ribu triliun dolar, yang sebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara. Dua orang pejabat negara Republik Indonesia yakni Menko Maritim dan Investasi dan Menko Perekonomian terlibat dalam kasus ini. 

Menurutnya, penghindaran pajak oleh pejabat negara menjadi aib bagi pemerintah Jokowi karena dua pejabat menteri masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di Pandora Papers untuk menghindari pajak.

Salamuddin mengungkapkan, keterlibatan dua menteri pemerintahan Jokowi dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan pengindaran pajak setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN Indonesia, akan menjadi borok bagi pemerintah dan akan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan kedesiplinan pajak di dalam negeri.

"Upaya pemerintah untuk menggenjot pajak dari orang pribadi saat ini, akan menjadi bahan cemoohan karena menterinya sendiri justru melakukan penghindaran pajak, mencari surga pajak di luar negeri, sementara rakyat Indonesia sendiri dibenamkan dalam neraka pajak," tandasnya.

Lebih jauh lagi, sambung Salamuddin, adanya 2 pejabat yang tersandung Pandora Papers akan menjadi sandungan besar bagi pemerintahan Jokowi dalam menarik investasi ke Indonesia, dikarenakan para investor akan takut diperas oleh pejabat negara Indonesia yang doyan menyimpan uang mereka di tempat tempat gelap. Kemampuan para pejabat melakukan hal itu akan sangat menakutkan bagi investor karena pejabat negara doyan uang haram.

"Pak Airlangga dan Pak Luhut akan harum namanya kalau keduanya mau menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada negara' untuk digunakan dalam mengatasi kemiskinan dan digunakan untuk mensubsidi buruh yang ter PHK. Jadi Pandora Papers bisa dibalas dengan cara ini," paparnya.