LBP Buka-bukaan Soal Haris Azhar; Kuasa Hukum Sebut Proses Hukum Jalan Terbaik
Foto : Juniver Girsang

Jakarta, HanTer - Tim kuasa hukum Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP), Juniver Girsang mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya yang telah memproses pengadukan kliennya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Haris Azhar dan Fatia Maulida.

"Tentunya kita mendukung proses hukum supaya perkaranya terang benderang, biar tidak ada fitnah," ujar Juniver Girsaang dihubungi wartawan, Selasa (12/10/2021).

Terkait pengakuan Luhut bahwa Haris Azhar pernah meminta saham Freeport dengan dalih mewakili warga Papua, Juniver menegaskan berdasarkan informasi dari kliennya aktivis HAM itu pernah mendatangani kediaman LBP beberapa bulan lalu.

"Dari wwcr klien kami, sudah menjadi kenyataan rekan saya Haris Azhar memang ada meminta Saham Freeport yang sebelumnya di bantah, dan beliau mengelak sewaktu di tanya rekan-rekan wartawan. Dengan fakta ini silahkan masyarakat mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya terjadi, klien kami di fitnah, dicemarkan nama baiknya dan kehormatan nama besar keluarganya," ujar Juniver.

Sebelumnya pada wawancara eksklusif bersama CNN Indonesia TV, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Haris Azhar pernah mendatangi rumahnya untuk meminta saham Freeport dengan mengaku sebagai wakil warga Papua.

"Dia pernah datang ke saya, katanya dia mewakili suku-suku di situ. Saya dengerin, saya selalu prefer [meminta penjelasan] ke ahlinya suku-suku di sana," kata Luhut sebagaimana dilansir cnnindonesia.com

Namun Luhut tak tahu apakah benar permintaan itu dilakukan untuk kepentingan warga Papua atau untuk kepentingan Haris sendiri.

Luhut mengaku sudah mengenal Haris Azhar sejak lama. Haris juga disebut sering mendatangi rumah atau kantornya untuk meminta bantuan. Hanya saja Luhut tak menyebut jenis bantuan apa yang dimintakan oleh Haris Azhar.

Luhut enggan bicara banyak terkait perseteruannya dengan Haris Azhar. Dia mengaku hanya mau bicara di depan pengadilan agar proses hukum berjalan.

Dia juga menyampaikan alasannya membawa perkara tersebut ke ranah hukum untuk memberikan pembelajaran bagi banyak pihak agar tak asal menuduh orang lain.

"Ini pembelajaran pada publik, lain kali jangan asal nuduh," ujarnya.


Permohonan Audiensi

Terkait permintaan saham itu, Haris Azhar ketika dikonfirmasi Selasa (12/10/2021) mengirimkan bundel dokumen berupa Permohonan Audiensi Mengenai Alokasi Saham PT Freeport Indonesia kepada Masyarakat Adat Tsingwarop. 

Surat berkop LOKATARU Kantor Hukum dan HAM tertanggal 26 Februari 2021 itu ditujukan kepada Menko Kemaritiman dan Investasi, dengan agenda pertemuan untuk Audensi pada Kamis 4 Maret 2021. Surat itu ditandatangani Haris Azhar selaku advokat.

"Anda bandingkan saja omongannya (Luhut-red) dengan surat saya," ujar Haris Azhar kepada Harian Terbit.

Selain surat permohonan audiensi itu, Haris Azhar juga mengirim dokumen perkembangan divestasi saham PT Freeport Indonesia bagi masyarakat adat. Dokumen dikirim dalam bentuk PDF.


Siapkan Surat Panggilan

Sebelumya Direktur Lokataru Haris Azhar akan dipanggil Polda Metro Jaya, pada pekan ini untuk diperiksa sebagai terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Luhut Pandjaitan. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, selain Haris penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi lain.  

"Kami sedang menyiapkan administrasi untuk mengambil keterangan si terlapor," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (11/10/2021). 

Yusri tidak menerangkan, siapa saja saksi yang akan dimintai keterangan dalam kasus yang dilaporkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu.  

"Ya, jelas ada, pasti ada saksi-saksi," ucap Yusri. 

Sebelumnya, polemik antara Luhut dan Haris Azhar berawal dari video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar.

Dalam video wawancara bersama koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, Haris membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD, di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Fatia menyebutkan bahwa, ada sejumlah perusahaan yang bermain tambang di kawasan tersebut. Salah satunya PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group yang sahamnya dimiliki Luhut.

Tak terima atas tudingan tersebut, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya, atas tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan itu diterima penyidik dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021.