Pemerintah Diminta Evaluasi Semua Proyek Infrastruktur
Foto :

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak meminta Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu Pemerintah harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. Proyek yang belum layak sebaiknya jangan terburu - buru  dieksekusi.

"Seharusnya setiap proyek itu ada studi kelayakannya. Kapan sebuah proyek dapat mengembalikan modal yang ditanam pada proyek tersebut," ujar Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) kepada Harian Terbit, Selasa (12/10/2021).

Salamuddin menilai, Pemerintahan Jokowi membangun infrastruktur tanpa studi kelayakan. Motifnya hanya memburu proyek yang dibelanjakan oleh jejaring kekuasaan sendiri. Akhirnya semua proyek yang dibangun dijual rugi kepada swasta. Dijual murah dan tidak dapat menutupi utang BUMN tersebut.

"Itulah yang terjadi dengan Waskita Karya. Cash flow negatif. Rating utangpun negatif. Perusahaan ini tidak akan bisa membayar utang. Nasibnya akan sama dengan Garuda. Meskipun semua tol dijual, utang masih akan tersisa di bank," paparnya.

Salamuddin menyebut, satu satunya andalan cash flow adalah jika ada proyek baru yang dibiayai APBN. Karena pihak asing tidak akan mau lagi memberikan utang. Tapi menggunakan APBN untuk proyek komersial seperti jalan tol dan lainnya, adalah skandal, bisa menjadi korupsi yang besar. 

"Yang boleh dibiayai APBN itu proyek hajat hidup orang banyak, yang belanjakan juga pemerintah. Bukan proyek komersial. Sementara jalan tol itu proyek komersial,," tandasnya.

Jangan Gegabah

Sementara itu, Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto juga meminta Pemerintah lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah harus lebih selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. Proyek yang belum layak sebaiknya jangan digrasa-grusu dieksekusi.

“Bila memang tidak layak jangan dipaksakan. Khawatir mangkrak, anggaran membengkak atau proyek merugi. Alih-alih ingin untung, yang ada malah buntung. Akhirnya uang negara habis tersedot. Utang pun melonjak. Ujung-ujungnya rakyat yang harus menanggung beban pembayarannya melalui pajak,” tegas Mulyanto di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Terkait rencana Pemerintah menyertakan APBN dalam pembangunan proyek kereta cepat, Mulyanto minta agar Pemerintah tidak gegabah. Pemerintah terlebih dahulu harus melakukan evaluasi menyeluruh program infrastruktur tersebut. Apalagi untuk proyek yang mengalami pembengkakan biaya. 

“Hal ini penting agar diketahui pangkal masalahnya. Jangan-jangan ada korupsi. Karenanya jangan buru-buru ditutup dengan dana APBN. APBN itu uang rakyat.  Ini sumber daya langka.  Jadi penggunaannya selektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” lanjut Mulyanto.  

APBN

Sebelumnya diberitakan Presiden Joko Widodo menyetujui penggunaan APBN untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan Presiden menunjuk Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal pelaksanaan pembangunan kereta cepat itu. Padahal sebelumnya dikatakan proyek kereta cepat itu merupakan program swasta yang tidak boleh menggunakan APBN.