Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jatuhi  Sanksi Notaris Yan Armin,SH MH.
Foto :

Jakarta, HanTer - Suherman Mihardja,  SH. MH melaporkan Notaris Yan Armin, SH ke Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta. Laporan dilakukan karena Yan Armin, SH diduga melakukan pelanggaran atas transaksi  jual beli 23 bidang tanah di desa Jurumudi, kecamatan Benda , Kota Tangerang, Banten.

Suherman Mihardja,  SH. MH mengatakan, laporan tersebut berawal dari Transaksi Jual Beli tersebut antara Wijanto Halim dengan Rahardjo dan Tahir Santoso Tjioe dari PT Profita Puri Lestari Indah. Transaksi tersebut dilakukan di kantor Notaris Yan Armin, SH. pada tanggal 23 Oktober 2013 yang dituangkan dalam 23 Akta Pelepasan Hak dengan nomor 16 s/d 38 tertanggal 3 oktober 2013  Wijanto Halim pada transaksi jual beli tersebut menggunakan surat Kuasa nomor 82 dan nomor 83 dari Johanes Gunadi yang dibuat dihadapan Notaris H.Muh Hendarmawan, SH di Jakarta tertanggal 23 Januari 1981 atas 23  AJB a/n Johanes Gunadi.

Padahal Wijanto Halim juga menggunakan surat Kuasa yang sama pada saat transaksi Jual beli dengan orang tua Suherman Mihardja, Surya Mihardja (alm) pada tahun 1988 sebagai pembeli pertama atas tanah- tanah a/n Johanes Gunadi di desa Jurumudi, Kecamatan Benda.

Bahwa sesuai fakta bahwa girik-girik /Letter C pada 23 Akta Jual Beli atas nama Johanes Gunadi tahun 1978 tersebut telah dilebur/disatukan menjadi 1 yaitu dengan nomor C 2135 pada tahun 1981.dan Wijanto Halim 

pada tahun 1988, selaku pemegang Kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 82 dan No. 83 melakukan transaksi juali beli dengan Surya Mihardja dihadapan Camat Batu Ceper, Drs. Darmawan Hidayat yang tertuang dalam 5  Akta Jual Beli (AJB), yaitu : Akta Jual Beli No. 703 s/d 707 /JB/AGR/1988 tertanggal 31 Desember 1988 yang kemudian dibuatkan Sertifikat atas nama Suherman Mihardja sejak tahun 1997 di Kantor Badan Pertanahan Kota  Tangerang. 

Namun Wijanto Halim menyangkal telah melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga melaporkan orang tua Suherman Mihardja ke pihak berwajib hingga Persidangan dan (alm) Surya Mihardja divonis bebas Murni oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan sesuai putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 866K / Pid/1993 tertanggal 10-2-1998 menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Wijanto Halim juga melaporkan Drs Darmawan Hidayat (Camat Benda) beserta Lurah Jurumudi atas dugaan pemalsuan Tanda tangan  telah di SP3 dan SP3 tersebut di praperadilakan oleh Wijanto halim namun ditolak oleh Pengadilan Negeri tangerang tahun 2003 , namun tidak sampai disitu saja Wijanto Halim melakukan gugatan Perdata terhadapa Ahli Waris (alm) Surya Mihardja di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor 542/PDT.G/2013/PN.TNG tertanggal 30-09-2013 yang kemudian.dikabulkan oleh Majelis hakim.

Mamun Putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten seusai dengan Putusannya Nomor 99/PDT/2014/PT.BTN  dan Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikuatkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3221 K/ PDT / 2015 tertanggal 24-02-2016 serta Putusan Permohonan Peninjauan Kembali nomor 481 PK/PDT/2018 tertanggal 30 -7-2018.

Notaris Yan Armin, SH dilaporkan ke Majelis dewan Pengawas Notaris Jakarta diduga telah melanggar Asas Kehati-hatian dan Kelalalian serta diduga adanya persekongkolan pada saat melakukan transaksi antara PT Profita Puri Lestari Indah dengan Wijanto Halim, selaku penjual karena Notaris Yan Armin.SH tidak melakukan pengecekan keberadaan serta Indentitas Kependudukan dari Johanes Gunadi selaku pemberi Kuasa yang mana surat kuasa tersebut sudah 32 tahun sejak dibuat tahun 1981 sedangkan Johanes Gunadi sudah meninggal tahun 1987 dalam usia 44 tahun sehingga sepatutnya Johanes Gunadi berusia 70  tahun pada saat transaksi tersebut.

"Jadi sangat aneh Surat Kuasa yang sudah 32 tahun tetap dipakai, serta Usia pemberi Kuasa 70 yahun, tetapi Notaris Yan Armin, SH tidak merasa curiga sebagaimana semestinya yang dilakukan oleh para Notaris  dalam melakukan Transaksi," ujar Suherman Mihardja dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Suherman menuturkan, Notaris Tan Armin ,SH juga tidak melakukan  pengecekan langsung/meneliti langsung ke pihak Kelurahan dan Kecamatan serta Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang, tentang keabsahan girik girik milik Johanes Gunadi tersebut yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena sudah dilebur, disatukan, dimatikan sejak tahun 1981 hanya pengecekan melalui telepon,  

Maka sesuai Putusan Majelis Pengawas Wilayah Jakarta nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021.tertanggal 12 oktober 2021 yang mana telah memberi sanksi terhadap Notaris Yan Armin SH atas kelalaian tersebut melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang  Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf a,  maka saya mengucapkan terimakasih karena diduga Notaris Yan Armin SH juga diduga sering melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugasnya, sehingga  merugikan pihak lain yang juga melaporkannya ke Majelis Pegawas Wilayah Daerah.