Pengamat Soal 7 tahun Jokowi Memimpin Indonesia
Foto :

Jakarta, HanTer - Sudah 7 Tahun Presiden Joko Widodo memimpin negeri ini. Sejak berkuasa 20 Oktober 2014, kesejahteraan masyarakat dan demokrasi alami penurunan. Kemudian kemiskinan dan utang bertambah. Ada juga pengamat yang menyebut kinerja Jokowi- Ma’ruf Amin berada di atas rata-rata.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, selama 7 tahun Jokowi memimpin Indonesia demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Hal itu dapat dihat dari indeks demokrasi di Indonesia yang terus menurun.

"Padahal demokrasi merupakan amanah reformasi yang harus terus ditingkatkan oleh setiap pemimpin negeri ini. Karena itu, Jokowi wajib meningkatkan indeks demokrasi di Indonesia," ujar M. Jamiluddin Ritonga kepada Harian Terbit, Rabu (20/10/2021).

Tak hanya itu, sambung Jamil, kesejahteraan masyarakat menurun. Hal itu dapat dilihat dari daya beli.masyatakat yang terus menurun. Padahal tugas pemimpin negeri ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Meningkatkan kesejahteraan telah diamanahkan dalam UUD 1945.

“Kemiskinan bertambah di Indonesia. Peningkatan kemiskinan terjadi selama pandemi Covid-19. Hal ini kiranya berkaitan dengan banyaknya pekerka yang PHK dan dirumahkan selama pandemi Covid-19. Pengangguran yang terus bertambah. Para pengangguran ini menambah jumlah kemiskinan di tanah air,” paparnya,

Selain itu, 7 tahun Jokowi berkuasa, utang negara yang terus bertambah. Hal ini sangat menghawatirkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Bahkan masalah utang ini dapat menjadi beban bagi anak cucu warga Indonesia. 

“Semua hal ini sangat krusial untuk segera ditangani pemerintahan Jokowi. Jika tidak segera dibenahi maka Indonesia bisa masuk jurang multi krisis,” yang membahayakan negeri tercinta," tegas Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 - 1999 ini.

Prestasi

Jamil mengakui, selama 7 tahun Jokowi memimpin Indonesia ada prestasi yang dicapai. Jokowi berhasil menangani pandemi Covid-19 dan pembangunan beragam proyek infrastruktur. Hanya saja pembangunan infrastruktur tersebut mengandalkan utang yang tentu saja akan merugikan rakyat.

"Prestasi ada, seperti penanganan Covid-19 relatif baik. Pembangunan infrastruktur juga relatif maju. Hanya saja, pembangunan infrastruktur mengandalkan hutang. Hal ini membuat prestasinya kurang baik," tandasnya.

Banyak Kemajuan

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag), Jakarta, Fernando Ersento Maraden Sitorus mengatakan, selama 7 tahun Jokowi memerintah Indonesia ada banyak kemajuan yang bisa dinikmati oleh masyarakat terutama dalam bidang infrastruktur. Kemajuan infrastruktur hampir disemua wilayah Indonesia.

"Banyak daerah yang selama ini tidak menikmati pembangunan dan bahkan sangat jauh dari kemajuan, namun pada pemerintahan Jokowi dapat menikmati," ujarnya.

Direktur Rumah Politik (RoI) Indonesia ini mengungkapkan, di antara kemajuan infrastruktur itu yakni Papua yang selama ini merasa sangat didiskriminasikan dalam pembangunan. Namun pada masa pemerintahan Jokowi sangat merasakan pembangunan yang signifikan. 

"Begitu pula perhatian dan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi terhadap daerah-daerah perbatasan untuk mengokohkan kedaulatan NKRI," paparnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Gerakan Perubahan (Garpu), Muslim Arbi mengatakan, 2 tahun Jokowi berkuasa diperiode keduanya banyak pihak yang meragukan kejujuran dan kebenarannya. Antara lain raibnya Harun Masiku, kader PDIP yang diduga terlibat kasus dengan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU terkait data Pilpres 2019.

Muslim memaparkan, hari ini juga, publik menyaksikan ketidakadilan hukum dan keadilan atas kasus dugaan prokes dan kebohongan Habib Rizieq Shihab (HRS) sehingga harus mendekam dipenjara. HRS diadili dan organisasinya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan atas alasan yang tidak jelas. 

Pada tahun 2015, sambung Muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kala itu dipimpin KH Ma'ruf Amien - keluarkan - Fatwa agar tidak mentaati pemimpin yang ingkar janji. Tahun 2014, saat kampanye, Jokowi - Yusuf Kalla keluarkan sejumlah janji-janji politik. Publik rekam ada 66 janji yang ternyata belum direalisasikan hingga 2 tahun di periode kedua. 

"Saat ini sudah 7 tahun, janji-janji itu tidak pernah ditunaikan oleh Joko Widodo," tegasnya.

Muslim menilai, dua tahun di periode kedua Jokowi, hukum dan keadilan sangat melukai nurani masyarakat Indonesia. Namun harus diingat kepongahan dan kesombongan kekuasaan atas ketidakadilan tersebut pasti akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan Kuasa. Safari

Di Atas Rata-Rata

Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan mereka yang secara umum dinilai berada di atas rata-rata.

“Menurut saya, semuanya (kinerja Jokowi-Amin Ma’ruf) di atas rata-rata. Kalau rata-rata penilaian masyarakat 50, di atas itu, 55 menjelang 60-an,” kata Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Menurut Asrinaldi, penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dari konteks pandemi COVID-19. Memasuki awal 2020, pandemi yang melanda seluruh dunia itu menjadi tantangan bagi pemerintah.

Dari segi ekonomi khususnya, lanjut Asrinaldi, pandemi memberi dampak yang besar terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat. “Pandemi sangat memberatkan pemerintah dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada saat itu,” ucap Asrinaldi.

Selain dari segi ekonomi, Asrinaldi juga mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang keamanan, meskipun gejolak terorisme di Indonesia masih dapat dirasakan keberadaannya.

“Dari segi keamanan, saya pikir, apresiasinya positif karena memang banyak peristiwa penangkapan dugaan aktor teroris, di Poso dan Papua pun berhasil ditangani,” jelas Asrinaldi dilansir Antara.

Namun, ia juga menyoroti penegakan hukum di Indonesia selama 2 tahun belakangan. Asrinaldi menilai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu untuk direvisi oleh pemerintah karena berpengaruh terhadap pembatasan kebebasan masyarakat dalam berpendapat ataupun berekspresi.

Begitu pula terkait pemberantasan korupsi, permasalahan itu tidak boleh diabaikan sebagai catatan evaluasi yang harus dibenahi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, menurut pengamatan Asrinaldi, kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin selama 2 tahun belakangan ini memuat nilai plus dan minus. Namun secara umum, kinerjanya berada di atas rata-rata dan diharapkan terus meningkat.