Kritik RR dan Fadli Zon Dibenarkan, Pengamat: Waspadai Agenda Tersembunyi Pemindahan Ibu Kota
Foto :

Jakarta, HanTer - Direktur Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mendukung kritik yang disampaikan ekonom senior Rizal Ramli, dan politisi Gerindra Fadli Zon terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

"Selain ingin meraup keuntungan dari anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru, diduga ada agenda tersembunyi yang perlu diwaspadai," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Minggu (24/10/2021).

Muslim menyebut, ada 2 catatan yang perlu digaris bawahi dari proyek IKN itu. Pertama, lokasi Ibu Kota Baru terletak jauh dari Pusat Perjuangan Rakyat yang hingga saat ini terpusat di Jakarta. Akibatnya, diperlukan upaya yang besar dan berat untuk memprotes kebijakan pemerintah pusat di Ibu Kota Baru Penajampaser Utara.

Kedua, jika Ibu Kota pindah, maka semua Lembaga Negara otomatis harus pindah juga. Ada 3 lembaga negara yang paling penting sebagai pengejawantahan demokrasi yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), MK 
(Mahkamah Konstitusi) dan MA (Mahkamah Agung) yang juga harus pindah ke IKN.

Jadi, sambung Muslim, kritik Rizal Ramli dan Fadli Zon terkait pemindahan IKN yang baru bisa dikatakan benar. Karena meski UU membatasi seorang presiden hanya berkuasa 2 periode. Tapi, gelagat upaya perpanjang masa kekuasaan Jokowi 3 periode dan seterusnya sedang di perjuangkan oleh beberapa kelompok. "Meski itu dibantah oleh Jokowi,” ujarnya.

Berbahaya

Sebelumnya, Anggota DPR RI Fadli Zon mendadak membeberkan hal mengejutkan yang kerap dilupakan publik soal rencana pemindahan ibu kota. Hal tersebut diungkapkan Politikus Partai Gerindra tersebut melalui video yang tayang di kanal YouTube Fadli Zon Official pada Rabu (20/10/2021).

Fadli Zon blak-blakan mengungkapkan, ada hal yang lebih penting mendapatkan sorotan, ketimbang pertanyaan soal apakah ibu kota negara benar-benar bisa dipindahkan atau tidak. Hal tersebut disadari Fadli Zon setelah mempelajari lebih jauh Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN).

“Sesudah saya pelajari lebih jauh wacana ini, pertanyaan yang tepat adalah ke mana dan kepada siapa pemerintah akan memberikan aset-aset negara yang (ada) di Jakarta dan sekitarnya?” ungkapnya.

“Banyak orang lupa bahwa di belakangnya ada agenda untuk mengalihkan aset-aset negara, baik berupa gedung atau lahan, terutama yang ada di Jakarta, kepada pihak lain,” sambungnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, agenda ini kotor dan berbahaya lantaran potensi penyelewengannya sangat besar sekali. “Saya melihat pola semacam ini akan kembali mengulangi tragedi BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) di masa lalu,” tandasnya.

Pasalnya, menurut Fadli Zon, pada mulanya, negara menguasai aset BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) melalui BBPN, lalu aset-aset itu dijual kembali ke konsorsium asing dan swasta dengan harga di bawah harga pasar.

“Jadi, pertanyaan publik sekarang harus berubah. Kepada siapa aset-aset itu akan dialihkan? Itulah konsolidasi oligarki yang terjadi di tengah pandemi. Sungguh tragis dan sungguh ironis,” paparnya.

Anggaran

Sementara itu, kritik soal rencana pemindahan ibu kota tidak hanya disuarakan Fadli Zon. Pakar Ekonomi Rizal Ramli juga vokal dalam menyuarakan kritiknya. Salah satu hal yang dikritik Rizal Ramli adalah tentang pembiayaan ibu kota baru tersebut.

“Pertama, disebutkan sebagian pakai anggaran pemerintah. Kedua, nanti dibiayai dengan jual kantor-kantor strategis di Sudirman, depan Monas dijual atau disewakan ke swasta dan lalu uangnya dipakai untuk membangun,” jelas Rizal Ramli pada 4 Oktober 2021.