Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Aa Umbara Dituntut 7 Tahun Bui
Foto : Ilustrasi (pixabay)

BANDUNG - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna hukuman tujuh tahun dan membayar uang pengganti kerugian negara senilai Rp2 miliar. Ia dianggap bersalah  melakukan tindak pidana korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) Covid-19. 

"Menjatuhkan pidana selama 7 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa KPK, Budi Nugraha dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (25/10/2021). 

Aa Umbara dinilai telah melanggar dakwaan kumulatif 1 dan 2, yakni Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa juga menuntut Aa Umbara membayar uang pengganti Rp2 miliar. Jika tidak mampu membayar dalam satu bulan, maka harta bendanya akan disita.

"Harta benda akan disita dan dilelang untuk menutup uang pengganti. Jika tidak tercukupi, akan dipidana selama satu tahun," sambung Jaksa. 

Selain itu, KPK juga menuntut pencabutan hak politik Aa Umbara untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun usai menjalani hukuman. 

Jaksa juga menyampaikan hal meringankan atas tuntutan tersebut adalah Aa Umbara belum pernah menjalani hukuman sebelumnya. 

"Untuk hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya," katanya. (*/yp)