Kasus Suap Dodi Reza Alex, KPK Cecar 8 Pejabat Musi Banyuasin Terkait Proyek
Foto : Dodi Reza Alex Noerdin

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa 8 pejabat Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terkait kasus yang menyeret Bupati Dodi Reza Alex Noerdin. 

Dari para pejabat itu, penyidik mencecar mengenai proyek-proyek di Musi Banyuasin.

“Dikonfirmasi antara lain mengenai berbagai proyek yang dilaksanakan di Pemkab Musi Banyuasin, dan dugaan adanya arahan khusus dari tersangka dalam setiap proyek,” ujar pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/10/2021).

Ali menuturkan, delapan saksi tersebut di antaranya; Lupi, Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan  Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Suhari, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset  Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Ade Irawan, Bendahara Pengeluaran pada  Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; Rudianto, Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin; dan Deni Sapatra, Staff Bagian Kepegawaian Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Selain itu, penyidik juga memanggil Apriansyah, Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR  Kabupaten Musi Banyuasin; Adijayanegara Sediyatma, Kasi Pengawasan dan Evaluasi Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas  PUPR  Kabupaten Musi Banyuasin; dan Suandi Effendi, Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang menjadi tersangka.

 Selain Dodi, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy sebagai tersangka. 

Dodi diduga menerima janji Rp 2,6 miliar sebagai imbalan jika perusahaan milik Suhandy menang tender empat proyek di Pemkab Musi Banyuasin.