Hari Pahlawan, Ribuan Buruh Demo, Aktivis Malari 74: Lawan Kezaliman
Foto : Ilustrasi aksi demonstrasi

Aktivis Malari 74, ribuan buruh dan emak-emak menggelar aksi demontrasi pada Rabu (10/11/2021). Demo yang akan berlangsung dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 itu beragam tuntutan.

Aktivis Malari 75 menyuarakan melawan kezaliman dengan spirit nilai-nilai kepahlawanan. “Spirit nilai-nilai kepahlawanan menjadi dasar demo 10 November 2021 untuk melawan kezaliman di negeri ini,” kata aktivis Malari 74, Salim Hutadjulu di Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Menurut Salim, kezaliman dan ketidakadilan diperlihatkan secara nyata di era Rezim Jokowi. Hal ini bisa dilihat dari BuzzerRp pendukung rezim yang sudah dilaporkan berkali-kali ke polisi tetapi tidak ada tindak lanjutnya. 

Sementara pihak-pihak yang mengkritisi rezim, langsung ditindaklanjuti dengan cepat. Dengan tuduhan ujaran kebencian dan melanggar UU ITE, pihak - pihak yang bersebrangan dengan pemerintah langsung ditahan dan dipenjara, seperti yang dialami Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Munarman dan lainnya.

Korupsi

Selain itu, sambung Salim, kasus korupsi sudah menjadi kebiasaan para elit di negeri ini. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pemberantasan korupsi hancur di tangan pemerintahan Presiden Jokowi. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mandek, di antaranya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengendur.

“Dari kasus Harun Masiku sampai bisnis PCR tidak jelas penyelesainnya,” katanya.

Ia juga salut komunitas emak-emak yang akan berunjuk rasa pada 10 November 2021. “Militansi dan jiwa revolusioner emak-emak tidak diragukan lagi,” ungkapnya. 

Ribuan Buruh

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan lebih dari 10 ribu buruh akan turun ke jalan pada 10 November 2021. “KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 26 provinsi, lebih dari 150 kabupaten kota, melibatkan lebih dari 10 ribu buruh dari 1.000 pabrik pada 10 november 2021 secara serempak,” kata dia dalam konferensi pers, Rabu (3/11/2021).

Rencananya aksi tersebut akan dilaksanakan sejak pukul 10 pagi hingga selesai dengan titik aksi pada kantor Gubernur, kantor Walikota atau Bupati, dan Kantor DPRD di wilayah yang menggelar aksi tersebut.

Said menyebut tuntutan akan membawa empat hal. Pertama, naikkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 7-10 persen.

Kedua, berlakukan upah minimum sektoral UMSK 2021 dan 2022. Ketiga, cabut Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Dan keempat berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa Omnibus Law.