Komite 98 Tegaskan Tuntaskan Agenda Reformasi, Hukum Mati Koruptor
Foto : Aksi Komite 98

Jakarta, HanTer - Ibu kota Jakarta pernah tumpah oleh lautan manusia, bumi Jakarta basah oleh darah, nyawa pemuda melayang, para ibu menangis kehilangan anaknya yang tak sempat menikmati wisuda. 

Hal ini disampaikan para aktivis yang tergabung dalam Komite 98 yang menerangkan, itulah peristiwa 98 kala amuk Mahasiswa dan Rakyat menjadi gelombang tak terbendung menghempas seluruh belenggu kekuasaan hingga rezim pun tumbang. Apa yang melahirkan gelombang amok massa tersebut? Isu pertama dan paling fundamental yang menyatukan seluruh elemen rakyat Indonesia kala itu adalah Korupsi, Senin (22/11/2021).

Hingga lahirlah amanat utama sebagai agenda reformasi adalah Negara Bebas KKN. Namun apa yang kita saksikan setelah 23 tahun Reformasi, korupsi justru semakin canggih sementara aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian untuk menggunakan perangkat hukum yang sudah disediakan oleh UU dengan menerapkan hukuman maksimal. 

Sejak reformasi, upaya perbaikan sistem dengan memperbaiki regulasi sudah secara terus menerus dilakukan guna mencegah ruang bagi perilaku koruptif. Namun keserakahan manusia selalu menemukan jalan untuk menggerogoti sistem. Ada dua kasus korupsi besar yang menyayat hati merobek nurani rakyat -yang untuk menghentikan tangis anaknya yang kelaparan saja harus mencuri susu di pasar. Kasus tersebut adalah Jiwasraya dengan kerugian negara berdasar audit BPK sebesar Rp16,8 T dan kasus ASABRI dengan kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun. 

Di dua kasus tersebut ada nama yang sama melakukan hal yang sama. Orang tersebut bernama Benny Tjokro dan Heru Hidayat yang dalam kasus Jiwasraya telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun ternyata dua nama tersebut kembali menjadi tersangka dalam kasus ASABRI dengan delik dan modus yang sama. Apakah adil bagi rakyat Indonesia yang bekerja pagi hari untuk mencari makan siang dan belum jelas apakah akan ada makanan di malam hari. 

Apakah adil bagi rakyat Indonesia jika pada kasus ASABRI kedua nama tersebut kembali didakwa dengan hukuman seumur hidup. Bukankah artinya korupsi Rp22,78 triliun ASABRI hukumannya sama dengan nol jika kembali didakwa dengan tuntutan seumur hidup, karena faktanya hukuman seumur hidup adalah hukuman atas kasus sebelumnya di Jiwasraya? Dalam situasi seperti inilah Kejagung harus berani menetapkan hukuman maksimal yaitu Hukuman Mati!!!

Kami melihat Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki keberanian untuk keluar dari pakem pemberantasan korupsi klasik yang selama ini hanya berkutat di suap dan korupsi pengadaan barang dan jasa. Penangan atas dua modus korupsi tersebut tidak terlalu signifikan berakibat pada perbaikan sistem ekonomi nasional karena ruang lingkup korupsinya hanya pada anggaran APBN yang jumlah APBN kita hanya 0,1% dari total PDB. 

Kasus JIWASRAYA dan ASABRI yang ditangani oleh Kejagung adalah pesan dan harapan bagi perbaikan pasar dan ekonomi nasional. 1,6 T USD total PDB Indonesia, penyelamatan atas sirkulasi uang yang jauh lebih besar inilah yang ditangkap oleh pasar dari keberanian dan kesuksesan Kejagung mengungkap kasus korupsi di JIWASRAYA dan ASABRI. 

Untuk itu kami meminta Jaksa Agung jangan mundur satu langkah pun untuk menuntaskan pesan yang baik bagi pasar nasional dan global ini, bahwa di Indonesia hukum itu masih hidup, bahwa di Indonesia Investasi akan aman dan terjamin. Dengan apa? Sekali lagi dengan menunjukan konsistensi untuk menerapkan hukuman mati pada nama yang sama yang muncul di dua kasus besar dengan delik dan modus yang sama. 

Mereka adalah predator bagi rakyat Indonesia, mereka yang telah menghalangi bibir bibir bayi tersentuh dengan setetes air susu, mereka yang menghalangi anak anak bisa mengakses pendidikan dengan mudah, mereka yang membuat orang miskin tak mendapatkan fasilitas kesehatan, mereka yang membuat rakyat harus mengikat pinggang menahan perut yang lapar di malam hari, mereka yang membuat nasabah yang berasal dari prajurit TNI POLRI yang dipundak mereka negara telah menitipkan beban masa deban bangsa, namun harus dibebani kembali dengan kehilangan dana.

Maka kami dari KOMITE 98 menuntut:

1. Mendesak Kejagung untuk tidak terlalu banyak mengkaji dan menimbang, perangkat hukum dan UU sudah terlalu jelas, tangis rakyat itu nyata, untuk itu segera tetapkan dan realisasikan tuntutan hukuman mati bagi Benny Tjondro dan Heru Hidayat.

2. Meminta Jaksa Agung untuk tegak berdiri di atas rel peraturan perundangan dan menyatu bersama barisan rakyat, tuntaskan agenda reformasi dengan segera menetapkan tuntutan hukuman mati.

3. Mendukung Jaksa Agung atas pilihan tindakannya dalam memastikan pasar berkeadilan demi perbaikan ekonomi nasional serta memberikan pesan yang baik bagi pasar global atas kepastian hukum di Indonesia.

4. Mendukung Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus Pelanggaran HAM Berat.

5. Meminta kepada Jaksa Agung untuk tetap tegak berdiri mengawal agenda Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan iklim investasi dengan menangkap para predator ekonomi, perusak keseimbangan pasar dan produk asuransi/perbankan.