Polisi Bakal Pemeriksaan Dua Tersangka Lain di Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir
Foto : Aktris Nirina Zubir jadi korban mafia tanah Rp17 miliar

Jakarta, HanTer - Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain, dalam kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir, pada Senin (22/11/2021).

Kanit 2 Harda Polda Metro Jaya AKP Kemas Arifin mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan setelah sempat tertunda lantaran kedua tersangka tidak hadir.

"Rencana ada (pemeriksaan) dari penundaan minggu lalu," ujar Kemas saat dikonfirmasi, Senin (22/11/2021).

Mekipun demikian, Kemas belum dapat menjelaskan lebih rinci, mengenai rencana pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, Kasubdit Harda Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi menjelaskan, kedua tersangka merupakan notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT) telah dipanggil, namun memenuhi panggilan.

Mereka juga telah mengonfirmasi, tidak dapat memenuhi penggilan penyidik, dengan memberikan surat permintaan penundaan pemeriksaan.

"Rabu kemarin itu seharusnya bersama-sama datang dengan tersangka lain. Cuma dua orang notaris ini atas nama Erwin Rudian dan Ina Rosiana, melayangkan surat. Kemudian konfirmasi. Kami menganalisa patut dan wajar ditunda," ulasnya.

Keduanya pun dijadwalkan menjalani pemeriksasn hari ini. Namun dia tak bisa memastikan, apakah keduanya akan langsung ditahan.

"Nanti akan kami sampaikan ketika dia akan layak untuk ditahan. Penahanan kan ada unsur subjektif dan objektif.Nanti kami melihat dari unsur subjektifnya, dan kemudian kita mempertimbangkan dengan unsur objektifnya itu," ungkapnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan lima orang tersangka yang merugikan keluarga Nirina Zubir, hingga Rp 17 miliar.

Dari lima tersangka itu tiga di antaranya ditahan yakni ART keluarga Nirina, Riri Khasmita, dan suaminya yang bernama Edrianto, serta seorang notaris bernama Farida.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 263, 264, 266, dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang Penipuan dan Pemalsuan Dokumen. Kemudian Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.