Kasus Jual Beli Jabatan di Probolinggo, 2 Pengurus Yayasan Milik Anggota DPR Diperiksa
Foto :

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania dalam kasus jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

"Hari ini pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dan TPPU untuk tersangka PTS," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (25/11/2021). "Pemeriksaan dilakukan Polres Probolinggo Kota."

Zulmi Noor Hasani dan Dini Rahmania bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pengurus Yayasan Hati yang dimiliki Hasan Aminuddin. Zulmi Noor Hasani merupakan merupakan Wakil Ketua Yayasan Hati. Sedangkan Dini Rahmania menjabat sebagai Bendahara di Yayasan hati. 

KPK telah menetapkan Hasan Aminuddin bersama istrinya, Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS). Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, penyidik juga memanggil 11 saksi lain, mahasiswiHayu Kinanthi Sekar Maharani; petani Abdul Wasik Hannan; pensiunan Polri Hasani; Kadis PUPR Probolinggo Hengki Cahjo Saputra; Direktur CV Atsil Hidayah Taufik Hidayat.

Kemudian, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Probolinggo, Dr Anang; Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu, Saiful Farid Cahyono Bhakti; pihak swasta, Suryadi; dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Abdul Bari dan Absir Wahyudi; serta PPK Dinas Pendidikan Probolinggo, Edi Karyawawan. 

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang juga aggota DPR RI, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan kepala desa (kades) di Probolinggo. (*/yp)