Jual Beli Jabatan di Kementerian BUMN, Erick Thohir Jangan Caper dan Asal Bicara
Foto :

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mengatakan, sangat aneh jika Menteri BUMN Erick Thohir bicara ada praktek jual beli jabatan di kementerian BUMN. Pasalnya, saat ini Erick Thohir adalah memimpin BUMN. Padahal diduga praktek jual beli jabatan di kementerian BUMN sudah terjadi sejak dulu.

"Erick Thohir kemana aja? Erick Thohir gak usah caper lah. Apa karena ada kepentingan nyapres di 2024 sehingga dia pencitraan terus tapi gak berbuat? tanya Adi kepada Harian Terbit, Minggu (28/11/2021).

Adi menilai, Erick yang tidak berbuat ketika ada praktek jual beli jabatan di kementerian maka menunjukkan dia tidak serius untuk membenahi dan membangun lingkungan kerjanya agar lebih baik. Padahal BUMN adalah benteng ekonomi negara yang harusnya bersih dari praktek - praktek haram.

Adanya praktek jual-beli di kementerian BUMN, sambung Adi, seharusnya Presiden Jokowi bertindak tegas kepada Erick Thohir. Jokowi bukan hanya mengevaluasi tapi juga segera cari pengganti Erick yang lebih memiliki keseriusan untuk membuat Kementerian BUMN bersih dari praktek-praktek kotor.

Asal Bicara 

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak asal bicara soal adanya dugaan jual beli jabatan di lingkungan perusahaan milik Negara. Karena dengan kewenangan yang dimilikinya maka Erick harusnya dapat langsung mengambil tindakan. Bahkan bila perlu membawa perkara ini ke jalur hukum agar masalahnya dapat selesai.

"Tidak pantas seorang Menteri menjadikan perkara jual-beli jabatan ini sebagai bahan gosip. Sebagai penanggungjawab Kementerian BUMN ia harusnya bisa menindak pelaku jual-beli jabatan. Bukan sekedar menjadikan isu yang menghebohkan," kata Mulyanto di Jakarta, Minggu (28/11/2021).

Menurut Mulyanto, walaupun publik sudah mengendus gelagat soal jual-beli jabatan di BUMN ini, namun harus diakui apa yang dibeberkan Menteri BUMN ini cukup mengejutkan.  Apalagi Erick secara lugas menyebut angka rupiah yang fantastis untuk jual-beli jabatan tertentu di BUMN. Erick menyebut untuk satu kursi jabatan direksi dibanderol Rp25 miliar.

Dia Mulyanto menyayangkan kalau pernyataan Erick tersebut sekedar wacana yang tidak diikuti tindak lanjut. Sebab sebelumnya ia juga pernah mengungkap adanya 159 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kementerian BUMN dan melibatkan kurang lebih 53 orang pejabat.  

Mulyanto mendesak Erick menuntaskan masalah ini secara transparan. Jangan sampai ada anggapan isu jual beli jabatan hanya pengalih perhatian dari masalah yang melibatkan Boy Thohir, kakak Erick, dengan salah satu anak usaha BUMN. 

Harus Dibongkar

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang menurutkan, jika adanya dugaan praktek jual beli jabatan di kementerian BUMN, Erick Thohir harus membongkar skandal jual beli jabatan di kementeriannya. Erick harusnya segera membuktikan dan melaporkan kepada pihak berwajib atas kejahatan negara ini.

"Kita berharap Erick memiliki keberanian untuk membongkar skandal tersebut," paparnya. 

Sebelumnya, Erick menyebut terjadi jual-beli jabatan direksi dan komisaris BUMN. Posisi Dirut, harganya Rp25 miliar.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu mengatakan, Erick harus membuktikan pernyataannya itu. Dia didesak melaporkannya ke KPK atau Polisi. Jika tidak, Erick bisa dituding telah menebar hoax, bahkan fitnah. Wuaduhhh.