Presdir BUVA Diminta Sebutkan Sumber Pembayaran Utang ke Kreditur  
Foto :

Jakarta, HanTer  - Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat meminta Presiden Direktur (Presdir) PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) Franky Tjahyadikarta untuk menyebutkan sumber dana pembayaran utang kepada para kreditur dalam proposal perdamaian.

"Sumber dananya dari mana tolong dimasukkan, sebab di proposal yang sekarang tidak ada," kata Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yusuf Pranowo dalam rapat pembahasan proposal perdamaian dan pengambil keputusan di Jakarta, Senin.

Hal itu ia sampaikan karena dalam proposal perdamaian yang diajukan pada sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan sumber dana tersebut.

Padahal, lanjut hakim, sumber pembayaran utang tersebut paling dicari oleh kreditur. Majelis melihat proposal yang disampaikan Franky Tjahyadikarta dalam melakukan restrukturisasi utang, baru disebutkan bahwa penyelesaian akan dilakukan dari penjualan beberapa aset dan saham.

"Tapi di situ nilai aset dan sahamnya berapa belum disebutkan, apakah cukup atau tidak. Untuk itu perlu disebutkan," tegas Hakim Yusuf.


Selain mengenai sumber dana, para kreditur dari kalangan perbankan selaku kreditur separatis meminta Franky agar tidak terlalu lama menyelesaikan pembayaran utang-utangnya. Sebab, dalam proposal yang diajukan PT BUVA proses pembayaran utang dilakukan selama 130 bulan atau hampir 11 tahun.

Selain itu, dalam proposalnya, Franky juga meminta "grace" periode sampai 36 bulan atau tiga tahun.

Perwakilan dari PT Bank KEB Hana Indonesia dalam rapat tersebut mengatakan para kreditur separatif, mengaku terkejut dengan permohonan yang diajukan PT BUVA.

"Kami jelas keberatan dan menolak. Kami ingin mengacu pada perjanjian pemberian kredit yaitu tahun 2025 selesai," ujar perwakilan PT Bank KEB Hana.