DKI Belum Diajak Diskusi Prihal Wacana Pemanfaatan Aset Pemerintah Untuk Modal Pembangunan Ibu Kota Baru
Foto :

Jakarta, HanTer - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku belum diajak berdiskusi soal wacana pemanfaatan aset pemerintah untuk modal pembangunan ibu kota baru. Ariza pun pasrah dan menyerahkan keputusan pemanfaatan aset Pemprov DKI senilai Rp1.000 triliun itu kepada pemerintah pusat 

"Soal (pemanfaatan aset Pemprov DKI untuk mendanai pembangunan ibu kota negara baru, red) itu memang belum dibahas," ucapnya di Jakarta, Senin (29/11/2021). 

"Nanti bersama teman-teman DPRD kami akan bahas, kami akan tindak lanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat," tambahnya.

Meski begitu, politisi senior Gerindra ini berharap pemerintah pusat mau melibatkan Pemprov DKI dalam pembahasan rencana tersebut.

"Kalau terkait ibu kota pasti nanti kami, Pemprov dan DPRD DKI akan dilibatkan. Kita sama-sama carikan solusi terkait aset," kata Ariza.

Diketahui, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengoptimalisasi aset negara di DKI Jakarta senilai Rp1.000 triliun untuk mendanai pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Kalimantan Timur.

"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di IKN," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefiing, Jumat (26/11/2021).

Menurutnya, aset di Jakarta yang akan dioptimalisasi meliputi tanah dan bangunan. Saat ini, DJKN tengah memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi tersebut.

Menurutnya, aset di Jakarta yang akan dioptimalisasi meliputi tanah dan bangunan. Saat ini, DJKN tengah memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi tersebut.

Optimalisasi aset di Jakarta tidak hanya dilakukan melalui penjualan saja, tetapi juga lewat kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.

"Karenanya kami tidak terburu-buru, artinya kami harus atur terlebih dahulu, termasuk memilih mana saja aset yang dapat dimonetisasi," ujarnya.

DJKN mencatat aset negara pada tahun 2020 mencapai Rp11.098,67 triliun. Sejumlah Rp6.595,77 triliun di antaranya merupakan barang milik negara (BMN) seperti tanah, gedung, dan bangunan.