Gagal, Sangat Tepat Presiden Jokowi Copot Menkeu Sri Mulyani
Foto :

Jakarta, HanTer - Pimpinan MPR meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad menilai Sri Mulyani tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan yang berkelanjutan.

Menurutnya, permintaan agar Jokowi memberhentikan Sri Mulyani merupakan hasil rapat bersama seluruh pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang.

"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," kata Fadel saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/11).

Sangat Tepat

Ekonom konstitusi Defiyan Cori menyatakan setuju Sri Mulyani diganti. Selain tidak pernah memenuhi sasaran (target) kinerja perekonomian Indonesia yang telah dibebankan oleh Presiden kepadanya, bahkan pengelolaan anggaran juga tidak efektif dan efisien. Di berbagai Pemerintahan Daerah, justru pencairan anggaran selalu terlambat dan mengulangi kesalahan melakukan pencarian di akhir tahun anggaran, yaitu bulan Desember.

Artinya, kata Defiyan kepada Harian Terbit, Selasa (30/11/2021), tidak ada perbaikan apalagi perubahan dalam pendekatan program dan kegiatan kementerian dan lembaga sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu money follow program, masih banyak program dan kegiatan yang tumpang tindih. 

“Jika hal ini terus dibiarkan, maka konsekuensinya adalah visi misi Trisakti dan Nawacita Presiden Joko Widodo akan menjadi taruhannya. Mempertahankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara periodik dan berkelanjutan disusun defisit merupakan cara mengelola keuangan negara yang amatiran, sebab masyarakat kecil tak berpendidikan pun bisa melakukan cara ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Defiyan, seharusnya Presiden lebih bisa menempatkan para pembantunya dibidang ekonomi dan industri yang mampu mengubah paradigma pengelolaan keuangan negara. Termasuk dalam hal ini kerangka kerja logis perencanaan anggaran dan belanja negara, prosedur dan mekanisme nya yang lebih cepat, tepat dan berhasil guna serta berdampak pada indikator kinerja. 

“Kehati-hatian para kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam melakukan eksekusi anggaran (APBN dan APBD) lebih banyak disebabkan oleh faktor adminstrasi yang rumit sehingga khawatir terkena kasus hukum,” ujarnya.

Kecewa

Fadel mempertanyakan alasan Sri Mulyani memotong anggaran MPR. Padahal, kata Fadel, jumlah pimpinan MPR telah mengalami perubahan dari empat menjadi 10 orang saat ini.

Fadel juga mengungkapkan sejumlah kekecewaan lainnya terhadap kinerja Sri Mulyani, antara lain tidak menepati janji terkait jumlah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar serta membatalkan kehadiran dalam rapat dengan pihaknya secara tiba-tiba.

"Pimpinan MPR rapat dengan Menkeu, kita undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," kata mantan politikus Partai Golkar itu.

Fadel mengingatkan bahwa MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara. Pihaknya, kata dia, meminta agar mendapatkan perlakuan yang wajar dibandingkan dengan lembaga negara lain.