Komisi X DPR Desak Kemenristekdikti Tuntaskan Kasus PKKMB di ISTN
Foto : Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih,

Jakarta, HanTer – Komisi X DPR mendesak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk menindaklanjuti dengan segera kasus Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di ISTN (Institut Sains dan Teknologi Nasional),  yang berimplikasi kepada skorsing dan pemecatan mahasiswa. Hal ini menimbulkan permasalahan antara rektor dan mahasiswa terkait keberadaan Majelis Tinggi ISTN.

“Sampai sekarang belum ada titik kesepakatan dalam permasalahan ISTN antara rektor dengan mahasiswa terkait keberadaan Majelis Tinggi ISTN tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemenristekdikti harus turun tangan, jangan sampai masalah ini berlarut-larutj," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih, saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti Mohammad Nasir, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Kasus PKKMB yang terjadi di kampus yang terletak di Jagakarsa, Jakarta Selatan itu, dianggap tidak sesuai dengan surat edaran Nomor: 413/B/SE/VII/2018. Karena itu, menyebabkan adanya ketidakadilan terhadap mahasiswa sehingga dikenakan sanksi skor bagi 3 mahasiswa dan pemanggilan 10 mahasiswa oleh Majelis Tinggi ISTN.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, permasalahan terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kemenristekdikti terhadap kebijakan PKKBM.

“Sehingga kehidupan kampus dalam civitas akademika tidak berjalan dengan baik, utamanya dalam mengedepankan asas musyawarah dan mufakat,” jelasnya.