Gelar Rapimnas, PRIMA Bahas Sikap Lanjutan Soal Kisruh Bisnis Tes PCR dan Konflik di Papua
Foto : Alif Kamal

Jakarta, Hanter - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyelenggarakan agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 pada 3-5 Desember 2021 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal mengatakan, selain membahas persoalan internal partai, kegiatan ini juga membahas sikap lanjutan terhadap kisruh bisnis tes PCR yang melibatkan pejabat negara.

Sebelumnya, PRIMA telah melaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan keterlibatan keduanya dalam bisnis tes PCR.

“Kami membahas persoalan internal, kelanjutan sikap PRIMA terhadap polemik tes PCR dan strategi yang tepat untuk melawan oligarki,” ujar Alif dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Dia menegaskan, kisruh bisnis tes PCR itu merupakan bentuk konkrit praktik oligarki yang selama ini menyengkeram bangsa Indonesia. Indonesia kembali jatuh pada dalam sistem liberal kapitalistik yang melahirkan oligarki.

“Sumber daya alam dan sumber daya lainnya kembali dikuasai oleh segelintir orang,” ungkapnya. 

Masalah Papua

Tidak hanya itu, lanjut Alif, agenda Rapimnas ini juga akan menegaskan sikap PRIMA terhadap persoalan di Papua. 

Menurut dia, pemerintah harus merubah cara pandang dalam penyelesaian konflik di Papua, yakni dengan menggunakan pendekatan nasionalisme kesejahteraan bukan nasionalisme kesejahteraan. 

“Suara orang asli Papua harus didengar, berikan kewenangan mereka untuk mengatur nasibnya sendiri dengan melibatkan msayarakat adat, suku dan marga dalam mengambil keputusan,” tuturnya. 

Alif mengungkapkan, dalam menyelesaikan konflik di Papua, sejak awal PRIMA sudah mendorong kepada pemerintah untuk menggunakan prinsip yang sesuai dengan dasar negara Pancasila.

“Junjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, rakyat adil dan makmur,” tutupnya.