Dinilai Tidak Menghormati MPR, Pengamat: Kinerja Buruk, Sri Mulyani Layak Dicopot
Foto :

Jakarta, HanTer - Analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra menyatakan, sangat pantas Menteri Keuangan Ari Mulyani dicopot, karena memiliki kinerja buruk.

“Kinerja Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan malah membawa Indonesia pada ‘lingkaran setan’,” kata Gede Sandra kepada Harian Terbit, Rabu (1/12/2021), menanggapi desakan MPR RI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mencopot Sri Mulyani.

Gede Sandra mengatakan, Jokowi harus mencari Menteri Keuangan baru yang sanggup meningkatkan penerimaan pajak sehingga mengurangi beban utang, dan kalaupun masih harus berutang dilakukan dengan bunga yang lebih rendah 2-3% dari bunga saat ini.

Gede Sandra mengungkap, ada beberapa alasan Sri Mulyani harus dicopot.
Pertama, kinerja penerimaan pajak terus merosot. Tax ratio, rasio penerimaan pajak dibandingkan output ekonomi (PDB), di bawah SMI anjlok terus di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. padahal standar negara maju di Asia saja tax ratio nya sekitar 20-an persen. Lebih jauh tertinggal lagi bila dibandingkan dengan negara Eropa yang rata-rata tax ratio 30-an persen.

Kedua, utang terus membengkak dengan bunga tinggi. Alasan pemerintah terus menarik utang karena penerimaan pajak rendah. Padahal sudah dibahas sebelumnya bahwa penerimaan pajak rendah karena SMI juga. Artinya bila SMI terus menjabat, dipastikan pemerintah akan terus menarik utang dengan bunga yang tinggi. Saking tingginya bunga utang Indonesia (7%), besarnya sampai 2-3 % di atas negara-negara peers di ASEAN seperti Filipina dan Vietnam. 

Ketiga, karena cicilan bunga utang semakin tinggi dari tahun ke tahun (tahun 2022 Rp 400 triliun), maka anggaran APBN untuk sektor lain yang menurut SMI kurang penting terpaksa dipotong. Termasuk yang dipotong tentu saja adalah anggaran kegiatan MPR. Hal ini lah salah satunya yang meyasar pada kemarahan para pimpinan di MPR tersebut.

Tidak Hargai MPR

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya menerima keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas alokasi anggaran untuk 2022. Ia memahami langkah tersebut sebagai bagian refocusing anggaran pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, kata Basarah, pihaknya tak bisa menerima sikap Sri Mulyani yang sulit diajak koordinasi. Menurutnya, Muyani tak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan MPR.

"Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi," kata Basarah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/12).

Politikus PDIP itu menyebut Ani beberapa kali mengabaikan undangan rapat yang dikirim pihaknya. Basarah menyebut MPR sudah beberapa kali mengagendakan rapat bersama bendahara negara tersebut, namun yang bersangkutan selalu berhalangan.

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai lembaga pimpinannya. Bamsoet mengatakan sudah beberapa kali mengundang Ani, namun anak buah Presiden Joko Widodo itu selalu membatalkan.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengakui Sri Mulyani memang sempat mendapatkan undangan rapat dari pimpinan MPR sebanyak dua kali.

Namun, kata Yustinus, dia telah mengutus Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mewakilinya rapat dengan MPR.