Terkait Pilpres 2024, Reshuffle Kabinet Demi Uang dan Raih Kekuasaan
Foto :

Jakarta, HanTer - Beberapa waktu terakhir, beredar isu Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan kabinet usai masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai pendukung pemerintah. 

Terkait hal ini, pengamat politik S Indro Tjahyono mengatakan, isu reshuffle akan terus diangkat, karena ada orang yang merasa dekat Jokowi tetapi belum diberi tempat di kabinet. Atau yang sekarang sudah jadi menteri mau pindah ke jabatan menteri yang basah. Mereka sadar bahwa untuk bermain di 2024 dalam mempertahankan atau meningkatkan standingnya butuh uang. 

“Money politic elit sudah betul-betul mengkhawatirkan. Isu orang yang akan nyapres butuh minimal dana sebanyak 5 triliun rupiah bukan isapan jempol. Karena itu setiap elit berpikir untuk cari uang agar bisa berkontribusi pendanaan untuk pencapresan siapa saja. Mereka berharap agar tetap berada di lingkaran kekuasaan,” ujar Indro kepada Harian Terbit Kamis (2/12/2021).

Ativis 77/78 ini mengatakan, sebagian isu di media sosial, misalnya adanya kegagalan program seorang menteri adalah upaya memblowup agar kedudukannya di kabinet diganti oleh mereka yang punya skenario tertentu pada 2024. Termasuk di sini upaya mendiskreditlan menteri atas dasar korupsi dana PCR. Apalagi jika menteri yang diharapkan direshuffle punya jabatan yang basah. 

Jika reshuffle didasarkan oleh adanya ambisi kekuasaan, lanjut Indro, maka ini sudah menyimpang dari hakekat reshuffle. Apalagi presiden juga tidak fair jika reshuffle dilakukan, sementara refocusing (pemotongan) anggaran kementerian dilakukan. Karena hal ini pasti akan berdampak pada penurunan kinerja kementerian. 

“Tetapi jika reshuffle terpaksa dilakukan, diharapkan benar-benar atas alasan rendahnya komitmen, integritas, dan kompetensi seorang menteri. Presiden harus punya tim yang kredibel untuk memberi penilaian berdasar data dan informasi yang valid. Siapa menteri yang paling manipulatif dan membandel setiap ditegur presiden,” paparnya.

Indro mengharapkan Presiden harus teguh memegang hak prerogatfnya dalam mengganti menteri, dan tidak begitu saja percaya kepada TPA (Tim Penilai Akhir). Karena berdasar data sumir seorang kandidat menteri yang potensial justru digagalkan oleh TPA. 

“Jika ada kelemahan pada kabinet sekarang, sebagian mungkin merupakan andil dari kerja TPA yang kurang perform,” paparnya.

Tak Ada Rencana

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan hingga saat ini tidak ada rencana dari Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

"Sampai sekarang tidak ada rencana tersebut. Sampai sekarang ya," ujar Pratikno kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pratikno mengatakan saat ini semua menteri dan wakil menteri terus bekerja seperti biasa. Terlebih dengan adanya varian baru COVID-19 Omicron.

Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan isu perombakan (reshuffle) kabinet masih sebatas rumor. "Itu masih bersifat rumor," kata Muhaimin usai membuka kegiatan Garda Bangsa di Jakarta, Rabu malam.

Wakil ketua DPR itu menjelaskan, jika presiden melakukan perombakan menteri di kabinetnya, biasanya mengumpulkan para ketua partai pendukung atau minimal menghubungi mereka.

"Sampai detik ini belum ada. Bisa jadi mepet-mepet baru diajak bicara," ujarnya.