Tingkat Korupsi di Indonesia Tetap Tinggi, Ini Respon Pegiat Antikorupsi
Foto :

Jakarta, HanTer - Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengatakan, saat ini masalah korupsi semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terakhir yang dikeluarkan TII hanya 37 point atau peringkat 102 dari 180 negara yang disurvey. Padahal korupsi yang merajalela akan merugikan negara dan demokrasi menjadi kriminal. 

"Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dinilai memberikan sumbangsih besar, dalam anjloknya IPK Indonesia yang menggambarkan semakin parahnya korupsi di Indonesia," ujar Jajang Nurjaman kepada Harian Terbit, Kamis (2/12/2021).

Jajang memaparkan, di bawah kepemimpinan Jokowi banyak upaya korupsi. Di antaranya, pelemahan KPK, munculnya regulasi yang bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, dan bahkan Jokowi sendiri memberikan contoh buruk dengan masuknya anak serta menantunya ke dunia politik. Hal ini tentu ambigu dengan kampanye yang disampaikan Jokowi ketika menjadi calon presiden. 

"Ada beberapa penyebab tingkat korupsi di Indonesia tetap tinggi. Pertama, karena sistem pengawasan lemah. Kedua, hukum yang lemah, jika ketahuan sanksi yang diterima tidak menakutkan bahkan ringan. Ketiga, Lemahnya integritas dari masing - masing pejabat," jelasnya.

Jajang mengungkapkan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih maka jalan tercepat dari pucuk pimpinan terlebih dahulu. Jika pucuk pimpinan tidak mempunyai komitmen dalam pembelajaran korupsi maka sampai kapanpun Indonesia akan tetap berkubang dalam masalah korupsi. Seperti mandi maka membersihkan kotoran sebaiknya disiram dari kepala terus ke bawah.

"Jangan sampai cuma cuci tangan atau  cuci muka biar keliatan bersih," tandasnya.

Jajang menegaskan, tiga strategi yang disampaikan Firli soal strategi melawan korupsi memang penting (pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan). Namun salah kaprah jika KPK terlalu fokus pada pendidikan dan pencegahan. Sesuai namanya Komisi Pemberantasan Korupsi maka tugas KPK harus memberantas. Perbanyak OTT, perkuat internal agar setiap laporan masuk bisa ditangani.

"KPK saat ini justru malah sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu kebanyakan himik, bahkan pimpinan KPK Firli lebih mirip politikus dibanding idealnya pemimpin KPK," jelasnya.

Jajang menilai, dalam penindakan kasus juga sangat aneh KPK saat ini. Karena kasus baru masuk tapi penyelidikan sudah diumumkan. Akibatnya koruptor keburu kabur duluan atau amankan barbuk. Oleh karena itu saat ini KPK seperti kehilangan ruh jatidiri. 

Soal pendidikan masyarakat serahkan ke lembaga ormas atau stakeholder, KPK cukup pemberantasan saja. Sangat aneh sekelas Firli kerjaannya hanya mengisi seminar, lalu mengeluh sana - sini dan bilang ke publik kaget segala korupsi masih banyak. Korupsi masih banyak karena KPK sudah tidak ditakuti koruptor lagi. Ibarat tikus yang sudah tidak takut terhadap kucing. 

"Solusinya Firli dan KPK harus bercermin. OTT jangan cuma di daerah coba ke pusat, cari lawan yang lebih besar jangan kelas cere terus. Dalam penuntutan gunakan pasal berat, seperti hukuman mati, agar ada efek jera," tegasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penangkapan atau operasi tangkap tangan (OTT) banyak dilakukan KPK. Namun Firli heran mengapa korupsi masih terus ada. "KPK betul-betul konsentrasi untuk melakukan pemberantasan korupsi, sampai-sampai saya dan pimpinan lain, begitu kami dilantik, kami susun, kami lakukan evaluasi, penangkapan sudah banyak, OTT ada, tapi korupsi masih ada terus. Kalau begitu, di mana yang harus kita lakukan," kata Firli di 'Seminar Nasional: Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Pertambangan' pada YouTube KPK, Rabu (1/12/2021).

Karena itu, Firli pun menyiapkan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Salah satunya, dengan memberikan upaya pendidikan masyarakat dalam mencegah korupsi.

"Sehingga akhirnya KPK menentukan tiga strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi, termasuk kegiatan hari ini, ini adalah upaya pendidikan masyarakat dan pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Selain itu, KPK tak akan lelah memberikan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Menurut Firli, dengan pendidikan tersebut, nilai-nilai antikorupsi akan tertanam di masyarakat.

"Kenapa melakukan kalimat pendidikan masyarakat menjadi penting, karena, satu, landasannya adalah karena kita ingin ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua karena, melalui pendidikan, kita akan tanamkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan pendidikan masyarakat, kita akan bangun karakter karakter budaya antikorupsi," ujarnya.

"Dengan karakter tadi, maka akan timbul budaya antikorupsi, budaya antikorupsi akan berubah menjadi peradaban antikorupsi," sambung Firli.