Wakil Ketua MPR Ungkap Memperkuat Wawasan Kebangsaan ASN Sangat Penting
Foto : Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan

Jakarta, HanTer - MPR RI bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menggelar diskusi 4 Pilar MPR RI “Memperkuat Wawasan Kebangsaan di Kalangan ASN” dimana Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan minta BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) membuat satu konsep pelatihan wawasan kebangsaan bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) maupun masyarakat, pelajar dan mahasiawa.

“Khusus bagi ASN agar tahu betul tugasnya untuk melayani dan mengayomi masyarakat serta pengabdiannya pada negara. Selain sumpah sebagai ASN, pentingnya dilakukan pelatihan wawasan kebangsaan,” ujar Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan, Rabu (1/12/2021).

Menurut Ketua Umum DPP PAN itu, guna memperkuat wawasan Kebangsaan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) adalah hal yang sangat penting.

Diskusi juga menghadirkan Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI yaitu H. Fachrul Razi dan peneliti Sosial Politik Imaji Institut, Jan Prince Permata di Gedung MPR RI, Senayan.

Lanjut Zulhas pemerintah sekarang masih punya banyak PR meski banyak pula yang sukses dalam membangun infrastrukutur jalan dari Aceh sampai Papua, Mandalika di NTB, Gelora untuk PON XX Papua, bendungan di berbagai daerah dan lain-lain. 

“Jadi, PR nya radikalisme, terorisme, kesenjangan sosial, kemiskinan, persaudaraan yang makin rapuh dan sebagainya ini akibat pandemi,” bebernya.

Kemudian dalam bidang pendidikan lanjut Zulkifli Hasan, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, hasil ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN) kualitas jawabannya turun 34 persen dan lain-lain akibat pandemi dua tahun terakhir ini. 

“Jangan sampai kita mengalami lost generation, yaitu generasi yang tidak punya harapan dan cita-cita untuk memajukan bangsa ini,” jelasnya.

Dengan demikian tambah Zulhas, dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan ini seluruh rakyat khususnya ASN harus bersatu dan memperkuat persatuan, karena inilah yang akan menjadikan bangsa ini berdaulat dan setara dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa. 

“Yaitu bangsa yang berdaulat, adil makmur dan sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Fachrul Razi menyebutkan sebanyak 74 persen birokrasi itu tak netral, sehimgga regulasinya harus diperbaiki. 

“UU ASN perlu direvisi dan birokrasi itu tidak boleh ada kepentingan politik yang.berbeda dengan kepentingan politik kebangsaan, melainkan harus memperkuat ideologi Pancasila. Aneh, ternyata banyak ASN yang masih mempertanyakan apa itu Pancasila?” ujarnya.

Sehingga Fachrul Razi menolak dibubarkannya KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), karena justru KASN ini yang bisa menyeleksi calon ASN itu lulus wawasan kebangsaan atau tidak. “KASN harus menjadi wadah bagi kaderisasi, pendidikan, dan penanaman wawasan kebangsaan bagi calon ASN, untuk menghasilkan birokrasi dan birokrat yang profesional. Reformasi bitokrasi itu bukan untuk proyek anggaran,” papar Fachrul Razi.

Di tempat yang sama, Jan Prince mengatakan wawasan kebangsaan bagi ASN sangat penting dan itu harus diamalkan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. 

“Sekitar 24 juta ASN itu tugasnya melayani dan mengayomi masyarakat. Sebagaimana amanah UU No.5 tahun 2014 tentang ASN. Bahwa dengan Pancasila dan wawasan kebangsaan, maka tidak boleh ada ideologi lain di negara ini,” katanya.