Pengamat: Kalangan `Istana` Kelabakan, Ustadz Maarif: Ada Pihak Tertentu Gagalkan Reuni 212
Foto :

Jakarta, HanTer - Gelaran Reuni 212 yang digagas Persaudaraan Alumni 212, Kamis (2/12/2021) berjalan tidak sesuai rencana. Agenda reuni para alumni 212 pada tahun ini bisa dikatakan tidak sukses menyusul tidak dikeluarkannya izin oleh pihak berwenang. Masjid Az Zikra, Sentul, Bogor, lokasi alternatif untuk menghelat acara tersebut juga tidak memberikan izin.

Ketua Umum PA 212, Ustadz Slamet Maarif mengatakan, pihaknya memang sangat sukar mendapat izin dari pihak berwenang untuk menghelat acara itu. Dia lantas menuding sulitnya mendapatkan izin lantaran ada pihak tertentu yang tak suka dengan agenda tersebut. 

“Kelihatannya banyak pihak yang masih dengki dengan 212. Sehingga perjalanannya luar biasa. Satu kenikmatan buat panitia. Berbeda dengan tahun lalu,” kata Ustadz Slamet dalam agenda Silaturahmi dan Dialog 100 Ulama, Habaib dan Tokoh Nasional yang digelar secara virtual  Kamis (2/12/2021). 

Ustadz Slamet mengaku agenda reuni 212 ini sudah jauh-jauh hari disusun pihaknya, segala persiapan sudah dilakukan dengan baik, namun  nyatanya pihaknya tidak mendapat izin dari pihak kepolisian dengan alasan Covid-19. “Sebulan lalu agenda Reuni 212 sudah rapi disusun panitia, tapi sama-sama kita maklum (sulit dapat izin Reuni 212),” paparnya.

Adapun rencana Reuni 212 ini mulanya mau digelar di  dalam kawasan Monas, namun hal itu langsung ditolak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran kawasan tugu bersejarah itu masih ditutup untuk umum. Hingga akhirnya acara itu digeser ke kawasan Patung Kuda, namun tetap tidak mendapatkan izin.

Ustadz Slamet menyebut pihaknya menginginkan kawasan Monas, lantaran tempat itu menjadi sejarah berdirinya gerakan 212 ini, di mana pada 2016 silam kelompok ini menggelar aksi massa besar - besaran dalam kasus penistaan agama yang menyeret mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Permohonan izin kemudian dibalas oleh pihak Monas bahwa sampai 2022 Monas belum dibuka kegiatan apapun. Tapi dari pihak kepolisian dengan argumentasi tak bisa karena harus izin dari Satgas Covid. Ketika kita rapat bersama semua unsur ada. Ketika ditanya Satgas, tak pernah dia keluarkan rekomendasi untuk izin keramaian. Saling lempar. Alhasil tak diberikan izin,” ujarnya.

Sebagai informasi, demo 212 merupakan aksi unjuk rasa dari umat Islam yang digerakkan oleh Habib Rizieq Shihab. Aksi ini pertama dilakukan pada 2 Desember 2016 silam. Adapun gerakan aksi 212 itu bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap para penista agama. 

Tahun 2016, massa aksi 212 menuntut agar Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dihukum. Mereka mendesak agar Ahok dipenjarakan karena dinilai menistakan Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam. Safari

People Power

Sementara itu Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78, Syafril Sjofyan mengatakan, jauh hari semenjak PA 212 memberitakan akan mengadakan Reuni 212, kalangan Istana mulai “kelabakan”. 

Tentunya, kata Syafril, ada masukan dari berbagai pihak termasuk intelijen. Karena dalam situasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun, ekonomi rakyat sudah sangat anjlok, ada kekhawatiran sangat dari pihak keamanan.

“Reuni 212 dengan massa banyak, dengan sedikit pemicu akan berubah menjadi people power “menurunkan” Jokowi. Bisa bikin runyam. Ketakutan ini tidak terjadi ketika unjuk rasa Buruh dan Mahasiswa pada tanggal 28 Oktober dan 10 Nopember 2021. Polisi secara tenang dan damai, pengawalan unras terasa akrab,”ujarnya.

Rupanya. kata Syafril, kewaspadaan tentang keamanan adanya reuni 212 tidak cukup oleh Kapolda dan Pangdam Jaya, Jenderal Dudung sebagai KSAD juga harus turun tangan. Pemerintah harus benar-benar “diamankan” dari sumber “ketakutannya” akan adanya people power. 

“Sebagai pemerhati tentunya “ketakutan” pihak rejim pemerintahan yang diperlihatkan oleh pihak keamanan Polisi dengan bantuan Tentara, ini luar biasa seperti akan terjadinya penggantian kekuasaan secara paksa,” ujar Syafril.