Ganjar Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Duduk Bersama Tangani Izin Tambang
Foto : Ganjar Pranowo

Jakarta, HanTer - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak asal memberikan izin penambangan, karena pemerintah daerah yang akan terkena dampak kerusakan lingkungan akibat perizinan itu. 

Ganjar menyampaikan hal itu di depan sejumlah pejabat dari Kementerian ESDM, para kepala dinas ESDM se-Indonesia yang tergabung dalam APESDMPI, dan pejabat terkait dalam rapat koordinasi dinas-dinas ESDM di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/12/2021). 

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," kata Ganjar. 

Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Klaten. Dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan. 

"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," tegasnya. 

Ganjar meminta agar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama agar perizinan penambangan bisa dikelola dengan baik. 

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ucapnya. 

Untuk itu, dalam forum asosisasi dinas-dinas pengelola ESDM seluruh Indonesia itu, Ganjar meminta agar ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan eksplorasi, maka lingkungan akan terancam. 

"Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat," tambahnya. 

Ganjar juga berpesan kepada kepala dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas. Pasalnya, persoalan ESDM ini banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana. 

"Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk mereview tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke ESDM-an ini," katanya. 

Pertemuan berlangsung secara hybrid. Sejumlah kepala dinas ESDM di Indonesia ikut hadir secara langsung di Semarang, di antaranya dari Papua, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung.