Sudah Diputuskan, Indosat tak Bisa Menghindar Atas Kekurangan Uang Pengganti IM2
Foto :

Jakarta, HanTer - Heriyanto SH MH pengamat hukum dari Bambang Widjojanto, Sonhadji & Associates melihat eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap aset Indosat Mega Media (IM2) sudah tepat. Karena eksekusi tersebut guna mengamankan aset yang kemungkinan akan dijadikan jaminan uang pengganti atas putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus korupsi yang melibatkan management Indosat Ooredoo (Indosat) dan IM2.

Menurutnya, jika Indosat kooperatif dan mau membayar uang pengganti, harusnya Kejaksaan Agung tak perlu melakukan sita aset IM2. Sejak putusan kasasi MA tahun 2015, Indosat tak kooperatif sehingga Kejaksaan Agung terpaksa lakukan sita aset IM2.

"Sebenarnya yang dicari Kejaksaan Agung, kerugian uang pengganti atas penggunaan frekuensi 2100MHz. Sita aset terpaksa dilakukan agar Indosat dan IM2 membayar uang kewajiban ke Negara sebesar Rp 1,3 triliun yang sudah jadi putusan MA," kata Heriyanto di Jakarta, Minggu (5/12/2021).

Sejatinya, ujar Heriyanto, management Indosat memiliki pilihan terhadap keberlangsungan IM2 agar tak merugikan pelanggan dan karyawan. Dengan perusahaan beroperasi dan mendapatkan income, menurut Heriyanto sebenarnya IM2 tidak perlu ditutup. Dengan Indosat membayar uang pengganti ke Negara dan mengoperasikan IM2, justru akan membantu Indosat untuk dapat mengembalikan uang pengganti tersebut.

"Aset yang ada di IM2 merupakan aset strategis. Seperti jaringan fixed broadband, pelanggan dan IP address. Itu ada valuasinya yang seharusnya jadi pertimbangan Indosat. Sita aset dan menutup IM2 tidak perlu terjadi jika Indosat membayar uang pengganti Rp 1,3 triliun ke Negara. IM2 dipaksa berhenti karena ada kasus. Bukan karena kesulitan bisnis," ungkapnya.

Jika Indosat tetap ngotot menutup  IM2, justru membuat Heriyanto heran. Ia menduga penutupan IM2 ini sebagai strategi untuk mengalihkan isu menjelang merger dengan Hutchison 3 Indonesia (H3I). Selain itu ada dugaan penutupan IM2 untuk mengalihkan isu tersangka lainnya. Dengan penutupan IM2 ada kemungkinan barang bukti hilang.

Agar kasus ini terang benderang, Heriyanto mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk dapat menyidangkan tersangka lainnya yang terlibat dan menyebabkan kerugian Negara. Termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Indosat dan IM2.

Kejaksaan telah menetapkan Johnny S Sjam, Harry Sasongko dan Kaizad B Heerjee sebagai tersangka. Dengan Surat Perintah Penyidikan no 01/F.2/Fd.1/01/2013 dan 02/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 03 Januari 2013 Kejaksaan sudah menetapkan Indosat dan IM2 sebagai tersangka korupsi dalam kasus penggunaan frekuensi 2100MHz. 

Indar Atmanto selaku Dirut IM2 sudah menyelesaikan hukuman. Kini tinggal Johnny S Sjam, Harry Sasongko dan Kaizad B Heerjee, Indosat dan IM2 yang telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum diajukan ke persidangan oleh Kejaksaan.

"Dugaan menghilangkan barang bukti bisa saja. Salah jika mereka anggap menutup IM2 akan hentikan kasus ini dan menghentikan penuntutan terhadap tersangka direksi Indosat serta tersangka korporasi. Tak mungkin penggunaan frekuensi hanya dilakukan sendiri oleh IM2. Dugaan saya ada keterlibatan dan peran management Indosat. Karena itu Kejaksaan harus segera menyidangkan tersangka lainnya termasuk tersangka korporasi di Pengadilan Tipikor. Kejaksaan Agung harus memberikan kepastian hukum terhadap seluruh tersangka yang belum disidangkan," papar Heriyanto.

Lanjut Heriyanto, Indosat tidak bisa lepas tangan terhadap kekurangan uang pengganti ke Negara yang diakibatkan penggunaan frekuensi 2100MHz. Sebab 99,85% pemegang saham IM2 adalah Indosat. Sehingga Indosat harus bertanggung jawab mutlak terhadap seluruh kegiatan yang ada di IM2.

"Sehingga penuntutan dan persidangan terhadap seluruh tersangka wajib dilakukan Kejaksaan Agung. Jaksa eksekutor dapat memanggil para pihak yang terkait dalam kasus ini untuk di sidik, lidik dan disidang di Pengadilan Tipikor. Jika ada kekurangan terhadap uang pengganti, Indosat harus bertanggung jawab. Karena pidana korporasi juga dikenakan ke Indosat. Dengan kewenangannya, harusnya jaksa bisa menuntut kekurangan uang pengganti ke Indosat melalui pidana korporasi yang belum di sidangkan," jelasnya.

Menurut Heriyanto sejatinya Indosat bisa membayar seluruh uang pengganti kerugian Negara akibat penggunaan frekuensi 2100MHz. Dengan UU kepailitan, pemegang saham IM2 tidak bisa mengelak untuk membayar seluruh uang pangganti ke Negara dan kewajiban kepada para pihak. Termasuk kepada Negara, vendor, karyawan dan pelanggan. Apalagi Indosat tengah untung besar dengan membagi dividen Rp 9,5 triliun.

"Laporan keuangan IM2 terkonsolidasi di Indosat. Sehingga Indosat harus bertanggung jawab terhadap kekurangan uang pengganti ke Negara dan ke seluruh pihak yang terdampak akibat penutupan operasional IM2. Sebab keputusan hukum yang terjadi di IM2 tentu atas persetujuan Indosat,"pungkas Heriyanto.