Habib Rizieq Serukan Doa Dzikir untuk 6 Laskar FPI, Muannas Alaidid: Tidak Pantas, Kasus Masih Berproses di Pengadilan
Foto : Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid (tengah)

Jakarta, HanTer - Direktur eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid memberikan respon terakit dengan seruan Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk menggelar doa dzikir pada 7 Desember mendatang.

Di dalam seruannya, HRS meminta pengelola masjid, mushola sampai lembaga pendidikan islam serta perkumpulan jamaah mendoakan bagi 6 laskar pengawal yang meninggal pada tahun lalu dalam Tragedi KM 50 Jalan Tol Jakarta - Cikampek. 

Selain mendoakan 6 laskar, HRS juga menyerukan doa dan dzikir untuk keselamatan negeri, serta doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam pembunuhan Tragedi KM 50.

Menurut Muannas, seruan HRS tersebut sangat tidak pantas. Apalagi kasus tersebut masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Saya menilai seruan HRS itu sangat tidak pantas selalu dibungkus dengan agama, kali ini modusnya doa, dalam doa dan bermunajat itu ada kebaikan bukan sebaliknya, sebab siapapun yang mendoakan jelek orang itu sesungguhnya dia sedang mendoakan dirinya sendiri," kata Muannas, Minggu (5/12/2021).

Menurut Muannas, seharusnya HRS sadar dan introspeksi diri, khususnya di dalam peristiwa KM 50, seharusnya insiden kejar-kejaran hingga saling serang antara pengawal Rizieq dan Polisi tersebut tidak sampai terjadi.

"Seandainya dia hadir dan penuhi panggilan polisi kesatu dan dua sejak awal dalam Kasus Protokol Kesehatan yang sudah dinyatakan terbukti bersalah, bisa saja dipastikan itu tidak akan pernah terjadi," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa para perwira Polri yang terlibat di dalam kejar-kejaran itu sudah mendapatkan perintah pengintaian, karena HRS tidak kunjung memenuhi panggilan Polisi, ditambah ada seruan pengepungan Mapolda Metro Jaya oleh simpatisan FPI, maka sudah wajar ketika ada anggota Kepolisian melalukan pengintaian tersebut.

"Bayangkan Rizieq membiarkan ada ancaman pendukungnya saat itu bakal mengepung Polda Metro Jaya dan akan membuat kericuhan dan tindakan anarkis," imbuhnya. "Belum lagi petugas sempat dicegat dan dihalangi datang hanya karena membawa surat panggilan ditempat kediaman rizieq di Petamburan," imbuhnya.

Muannas Alaidid yang juga Kuasa Hukum 2 (dua) Anggota Polri Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan tersebut menegaskan, bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kliennya itu. Mereka hanya menjalankan tugasnya dan berupaya membela diri dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh para pengawal HRS tersebut saat akan ditangkap.

"6 Laskar tersebut memang akhirnya harus ditangkap karena kedapatan membawa sajam bahkan senpi untuk melawan aparat saat terjadi bentrok ditengah jalan termasuk setelah diamankan pun di rest area KM 50 sat dibawa mereka masih berupaya merebut senjata petugas, walau awalnya aparat hanya melakukan pembuntutan," paparnya.

Muannas justru mempertanyakan kembali kepada HRS, apakah memang para laskar dipersenjatai dengan senjata tajam dan senjata api. Karena faktanya ditemukan barang bukti tersebut dari tangan para laskar yang akhirnya tewas itu.

"Jadi jelas Laskar itu dipersenjatai, masa negara kalah sama preman ?," ucapnya.

Persoalan kepemilikan senjata api ini pun masuk di dalam laporan Komnas HAM. Bagi Muannas, posisi ini sudah betul bahwa para aparat kepolisian tersebut melakukan pembelaan diri dari ancaman serangan orang lain. 

"Cerita ini bagi saya sudah clear, ada hasil investigasinya dari Komnas HAM dan semua juga sudah terungkap di persidangan dalam kasus pidananya di PN Jaksel yang masih berjalan," tandasnya.

Terakhir, Muannas juga mengharapkan kepada masyarakat khususnya umat aislam agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi dan menyerahkan peristiwa KM 50 diselesaikan menurut hukum, 

"Apapun putusannya (PN Jaksel) nanti kita hormati, namun demikian bagi saya sudah sepantasnya 2 anggota polri itu sesuai fakta hukum yang ada wajib untuk dibebaskan, jangan mengkriminalisasi mereka yang jelas-jelas sedang bertugas untuk negara dan yang terpenting negara tidak boleh kalah dari premanisme," pungkasnya.

Sebelumnya, HRS bersama DTN PA 212 menginstruksikan agar digelar dzikir dan doa bersama untuk kematian 6 laskar FPI.

Berikut adalah isi seruan HRS ;

Diserukan kepada segenap Habaib & Ulama, serta Pimpinan Masjid & Musholla, Pesantren & Madrasah, Majelis Dzikir & Ta’lim, Ormas & Perkumpulan, serta Pemukiman & Perumahan, untuk menggelar HAUL 6 SYUHADA secara serentak di tempat masing-masing pada tgl 7 Desember 2021 dari Maghrib sampai Isya, diisi dengan Tahlil, Yasin, Dzikir & Doa bagi Para Syuhada, serta Doa untuk keselamatan Negeri, sekaligus Doa untuk kehancuran bagi semua pihak yang terlibat dalam Pembantaian Sadis & Biadab pada Tragedi KM 50.