Kerahkan Kekuatan Militer Penuh, TNI Harus Angkat Senjata Usir China Dari Laut Natuna
Foto : Istimewa

Jakarta, HanTer - China kembali mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line). China juga meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.

Banyak kalangan geram dengan klaim China tersebut. Pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie meminta TNI harus angkat senjata. “Jangan sampai wilayah Natuna direbut dan dirampas pemerintah China,” katanya kepada Harian Terbit, Minggu (5/12/2021).

Dia meminta TNI bergerak atas tindakan China yang semakin berani terhadap Indonesia. Indonesia harus menunjukan kepada China sebagai negara yang berdaulat dan merdeka atas tekanan dari negara lain. Apalagi terhadap China yang selama ini telah diberikan banyak keluasan oleh pemerintah.

Jerry menilai, ultimatum perlu dilakukan pemerintah Indonesia terhadap China sebagai shock therapy untuk mengusir siapapun negara untuk keluar dari NKRI. Tindakan tegas itu dilakukan karena selama pemerintah Indonesia terlalu lembek terhadap China. Karena bukan Natuna saja yang ingin dikuasai negara lain tapi ada banyak tempat lain.

Menhan Prabowo, sambung Jerry, tak perlu takut terhadap China. Jangan sampai ada agresi milter China terhadap Indonesia. Jika pun terjadi agresi maka pemerintah Indonesia perlu membawa ke sidang DK PBB agar China terkena sanksi. Oleh karena itu sebelum China bertindak maka Indonesia harus bergerak cepat memberikan peringatan terhadap China.

Tidak Berdasar

Sementara itu, pengamat politik dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin juga mengatakan, China juga sudah berulang kali berani melanggar kedaulatan Indonesia. "RRC sudah ngukur bahwa pemimpin Indonesia tak akan punya nyali menghadapi invasi China," paparnya.

Aminudin menilai, pada dasarnya yang dilakukan China tentu tidak terlepas dari klaim sepihaknya terkait dengan “nine dash line”, yang jelas-jelas masuk ke daerah yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Tindakan China tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai unilateral claim, yang tidak serta-merta bisa mengikat dan memaksa negara lain untuk mengakuinya karena hukum internasional mengenal apa yang dikatakan sebagai “persistent objection” (penolakan secara terus-menerus). 

"Indonesia selalu melakukan “persistent objection” sejak awal dan tidak bergeming dengan sikapnya sampai saat ini," paparnya.

Klaim China, sambung Gus Amin, panggilan akrab Aminudin, sama sekali tidak berdasar dalam hukum internasional. Karena hukum laut tidak mengenal “traditional fishing ground”, yang ada hanya “traditional fishing right” di wilayah perairan kepulauan (bukan di ZEE maupun laut territorial), dan harus diatur melalui perjanjian antar negara. 

"Dengan demikian, tidak satu pun kapal ikan asing bisa menangkap ikan di ZEE satu negara tanpa ada izin dari negara pantainya," jelasnya.

Milik Indonesia

Pengamat Maritim Indonesia dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI), Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar, mengatakan, permintaan untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak oleh pihak pemerintah China kepada Pemerintah Indonesia tidak tepat, bahkan cenderung berlebihan. 

“Karena pengeboran atau pendirian rig di laut Natuna Utara itu masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Legal standing kita dimata dunia International terhadap Kepulauan Natuna sudah sangat clear, wilayah tersebut 100% milik Indonesia" kata Capt. Hakeng dalam keterangan persnya, di Jakarta, Sabtu  (4/12/2021).

Dijelaskannya lagi China sebagai negara yang ikut meratifikasi UNCLOS, seharusnya sadar bahwa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Hal itu sebagaimana telah diatur di dalam UNCLOS, yakni kedaulatan suatu negara atau wilayah laut tertentu diukur berdasarkan jarak dari titik pangkal pulau terluar. Bukan berdasarkan ketentuan lain, termasuk latar belakang sejarah.

Keagresifitasan dan sikap terang-terangan China di wilayah perairan Natuna Utara tentu dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Karena itu pihak pemerintah Indonesia harus dengan tegas menyikapi isu ini. 

Kekuatan Militer

Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan, meminta pemerintah mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dari ancaman pelanggaran batas wilayah dari negara lain, khususnya China, yang mengklaim daerah itu sebagai bagian dari wilayah negaranya.

“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya di Jakarta, Minggu.

Menurut Hasan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. China, dia mengingatkan, justru dapat semakin agresif.

Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim China dan menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.