Dalam Diskusi MPR, PKS Dorong Kolaborasi MPR, BPIP dan BNPT 
Foto : Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil

Jakarta, HanTer – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil berpandangan bahwa gerakan terorisme itu ada dan terus ada sebagai sebuah pemahaman, karena dalam konteks Islam modern maupun Islam tradisional gerakan terorisme adalah Islam sempalan yang sesungguhnya hanya sedikit. 

Sehingga, menurutnya, terorisme ini memang harus dilihat dalam konteks politik, kemudian juga bagaimana peran media, kemiskinan dan keamanan internasional. Sebagian orang berpendapat terorisme itu secara umum hadir ketika adanya tekanan politik oleh rezim yang berkuasa, adaya ketidakadilan dan jurang pemisah yang begitu lebar antara si kaya dan si miskin. 

“Jadi bisa jadi terorisme itu adalah sebuah gerakan orang lemah melawan ketidakadilan, oleh karena itu sebagian orang bahkan juga barangkali pengikutnya mereka dianggap pahlawan oleh pengikutnya,” kata Nasir dalam Diskusi 4 Pilar MPR yang bertajuk “Vaksinasi Empat Pilar Lawan Transformasi Kelompok Terorisme” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/12/2021).

“Jadi bagi pengikutnya mereka dianggap pahlawan, karena kita bicara akademis, ilmiyah, karena itu memang saya lihat bahwa memang harus dilihat dalam konteks dalam dalam kacamata psiko politik apakah memang ada sifat-sifat khusus seorang teroris itu, apakah ada karakter khusus orang seseorang yang disebut dengan teroris itu, lalu bagaimana peran media,” sambungnya. 

Mantan anggota Pansus RUU Anti-Terorisme ini berpandangan, peran media tidak bisa diabaikan, cukup besar sebenarnya peran media untuk memberikan informasi dan kepada masyarakat terkait bagaimana sel-sel terorisme itu hidup. Sehingga, kalau sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini kalau efektif dia akan bisa menangkal penyebaran, pemikiran atau cara berpikir radikalisme yang menjurus kepada arah-arah terorisme. 

Namun, anggota Komisi III DPR ini menyayangkan bahwa sosialisasi Empat Pilar itu belum begitu profesional dan belum terintegrasi dengan lembaga negara lainnya yang juga bertugas untuk melakukan deradikalisasi. 

“Misalnya dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), belum terintegrasi dengan misalnya BNPT (Badan Nasional penanggulangan Terorisme), dalam beberapa kali rapat di komisi III, saya sudah mengajak, mengajak untuk kita bersama-sama, kita punya program yang namanya sosialisasi Empat Pilar, mari kita sama-sama di tengah masyarakat,” sesalnya. 

Karena, politikus PKS ini menjelaskan, BNPT tidak memiliki aparatur yang cukup, hanya Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang tidak begitu banyak jumlahnya. Padahal, dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 5/2018 itu diharapkan BNPT itu bisa menjadi suatu organisasi yang mengkoordinasi semuanya.

“Jadi narasi-narasi itu dilakukan oleh BNPT, ketika terjadi penangkapan penangkapan maka BNPT punya juru bicara itu harapan saya waktu itu sebenarnya, karena saya ikut dalam pansus dan panja,” imbuh Nasir. 

Nasir melihat, sebenarnya sosialisasi Empat Pilar MPR RI itu sangat strategis kalau dilakukan secara baik dan benar. Ia pun pernah mengusulkan pada pimpinan MPR untuk membuat modu sosialisasi dam pelatihan untuk semua level pendidikan. Karena kini sudah tidak ada lagi pembelajaran P4 atau PMP. 

“Oleh karena itu memang harus berkolaborasi antara BPIP, MPR RI dengan sosialisasi empat pilar, BNPT, ini kalau saya katakan trisula, trisula maut ini sebenarnya untuk bisa mencegah mencegah dan menanggulangi ya terorisme di Indonesia, walaupun sebenarnya kalau kita bicara lebih luas lagi kita akan lebih luas, maka saya katakan tadi mari kita lihat dalam perspektif politik, kemudian peran media, kemudian juga kemiskinan dan internasional dalam konteks keamanan itu sendiri,” pungkasnya.