PRIMA Tuntut Parliamentary dan presidential Threshold Dihapus
Foto :

Jakarta, Hanter - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sudah menyelesaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I. Kegiatan yang melibatkan pimpinan partai dari 34 provinsi ini  menyampaikan beberapa program politik.

Wakil Ketua Umum PRIMA, Ma’ruf Asli Bhakti menyampaikan, terdapat beberapa program politik yang dihasilkan dalam kegiatan itu, salah satunya mendorong demokratisasi dalam sistem Pemilihan Umum di Indonesia. 

PRIMA menuntut agar parliamentary Threshold dan presidential Threshold (PT) dihapus karena membatasi hak dan partisipasi politik rakyat. “Bagi PRIMA, penyederhanaan parpol cukup dilakukan melalui syarat-syarat Parpol menjadi peserta pemilu,” ujarnya di lokasi kegiatan, Minggu (5/12/2021).

Ma’ruf menambahkan, pihaknya juga mendorong agar biaya politik dalam Pemilu dan Pilkada dapat diturunkan. Metodenya dengan melakukan pembatasan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Tidak hanya itu, sumbangan partai politik dari pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha juga harus dibatasi. 

“PRIMA mengusulkan dukungan anggaran dari negara untuk parpol. minimal 30 persen dari kebutuhan operasional partai,” tandasnya. 

Korupsi

Selanjutnya, PRIMA akan terus mendorong agar pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diperkuat dari sektor hulu, yakni dalam penyelenggaraan negara dan urusan publik. 

Menurut Ma’ruf, saat ini diperlukan aturan tegas yang melarang konflik kepentingan di semua lembaga negara dan pelayanan publik. Caranya, harus diatur adanya larangan rangkap jabatan di lembaga negara, BUMN/BUMD dan lembaga pelayanan publik. 

“Harus ada juga sistem penganggaran terbuka, transparan dan partisipatif.  Strategi ‘bottom-up’ dalam memerangi korupsi dengan memperkuat gerakan dan partisipasi rakyat dalam memerangi korupsi, mulai dari kampanye, penyadaran, pelaporan, memberi tekanan, hingga memblokir kandidat atau calon politisi yang korup di Pemilu,” tegasnya.