Aliansi Ulama Madura Bertemu DPR: Bebaskan Habib Rizieq Shihab Tanpa Syarat
Foto :

Aliansi Ulama Madura meminta Komisi III DPR RI untuk mengawal dan mengawasi proses hukum yang dijalani Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS) dan 6 pengawalnya yang tewas dibunuh oknum polisi di KM 50, 7 Desember 2020 lalu.

"Agar Komisi III mengawasi serta mengawal proses hukum tersebut, demi keadilan di masyarakat sesuai kewenangan komisi III," kata Sekjen Aliansi Ulama Madura, KH. Fadholi Mohammad Ruham dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Fadholi menjelaskan vonis empat tahun penjara dan atau dua tahun pasca putusan kasasi, sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan bagi HRS.

"Kami memohon kepada komisi III DPR RI agar mengusahakan HRS dibebaskan tanpa syarat," harap Fadholi.

Menurut ulama asal Pamekasan itu, vonis tersebut menjadi kurang tepat dan menyalahi prinsip keadilan yang sarat akan kepentingan politik. Ia pun mengutip salah satu ayat dalam Surah Almaidah yang maknanya "Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, lalu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil."

Dalam pertemuan itu, Aliansi Ulama Madura juga menyerahkan dua pucuk surat kepada pimpinan Komisi III DPR. Surat itu diserahkan Ketua Aliansi Ulama Madura KH Ali Karrar Shinhaji kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh.

Apresiasi

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Romo HR Muhammad Syafi'i mengapresiasi langkah yang dilakukan para ulama dari Aliansi Ulama Madura. Ia pun meminta langkah yang dilakukan Aliansi Ulama Madura untuk teruskan agar lebih massif dan berkelanjutan.

"Orang mengira ulama hanya bisa bisa baca kitab, ternyata gerakannya sudah dilakukan sesuai skema dan cara-cara konstitusional," kata Syafi'i.

Syafi'i mengatakan secara umum, persoalan HRS dipahami oleh banyak kalangan masyarakat bukan persoalan hukum, tetapi persoalan politik. "Orang cenderung mengatakan itu adalah kasus politik," ujarnya.

Bahkan, Syafi'i menegaskan sudah ada perkiraan dari sejumlah pihak, jika HRS tidak akan bebas sebelum selesainya Pemilu. "Mau pakai argumentasi apa pun, HRS tidak akan bebas sebelum Pilpres," tegasnya.

Rapat dengar pendapat umum (RDPU) itu ditutup dengan doa untuk arwah 6 laskar FPI yang tewas dibunuh oleh oknum polisi tepat satu tahun yang lalu atau 7 Desember 2020.