Bareskrim Polri Sita Uang Rp1,7 Miliar Terkait Kasus Korupsi di PT JIP
Foto : Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Purwanto

Jakarta, HanTer - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri, terus bergerak mengungkap dugaan kasus korupsi di tubuh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP). Teranyar, polisi menyita uang sejumlah Rp1,7 miliar.

"Hari ini, salah satu saksi di PT JIP itu mengembalikan kepada kita, di mana kita akan menindaklanjutinya dengan penyitaan. Uangnya sejumlah Rp1.711.668.000," ujar Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Pol Djoko Purwanto dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/12/2021).

Djoko mengatakan, uang yang dikembalikan ke penyidik merupakan yang masuk ke rekening saksi berinisial YK selaku eks Dirut PT JIP. Berdasarkan pengetahuan YK, uang itu merupakan gajinya di Juli 2018 dan hasil bonus dari perusahaan pada 2017.

"Masalahnya adalah, pada saat yang bersangkutan itu mengklarifikasi uang yang masuk kepada rekeningnya itu yang dibilang di awal sebagai gaji dan bonus," tuturnya.

Dalam kasus ini, ucap Djoko, penyidik tidak hanya berfokus kepada kasus korupsi, melainkan turut mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disebutnya akan saling berkaitan.

"Penyidikan TPPU itu dibutuhkan dalam penyidikan asalnya, yaitu tipikor. Kita akan maksimal dengan ketentuan penyidikan sesuai UU dan peraturan yang berlaku adalah bagaimana kita me-recovery aset," jelasnya.

Untuk diketahui, Dittipidkor Bareskrim Polri telah menetapkan dua mantan petinggi PT JIP sebagai tersangka yakni Ario Pramadhi, mantan Direktur Utama serta mantan VP Finance dan IT Christman Desanto. Tindakan yang dilakukan keduanya, terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan menara telekomunikasi dan Gigabit Passive Optical Network (GPON) tahun 2017-2018.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.